Selasa, 19 Mar 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Diundang Dewan, Bawaslu Tak Hadir dalam Rapat Pelanggaran APK

15 Desember 2018, 00: 00: 40 WIB | editor : Wijayanto

Saifudin Zuhri, Ketua Komisi C DPRD Surabaya

POLITIK: Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Saifudin Zuhri. (DOK/JPNN)

SURABAYA – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya Hadi Margo Sambodo tidak hadir dalam rapat yang digelar oleh Komisi C DPRD Surabaya. Rapat itu terkait penertiban dan pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) menjelang pemilu 2019

Pemanggilan yang dilakukan Komisi C terhadap Bawaslu terkait adanya ketidaksesuaian penertiban APK, dan dinilai tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri mengatakan, dirinya ingin adanya kejelasan dari Bawaslu mengenai apa saja peraturan yang menjadi dasar penertiban APK.

“Kami hanya ingin tahu kejelasan dari Bawaslu, agar tidak bertindak melebihi dari kewenangannya. Justru kita ajak koordinasi, malah tidak hadir dalam rapat. Sampai detik ini masih belum ada konfirmasi terkait ketidakhadiran,” jelas Syaifudin, Jumat (14/12).

Politisi PDIP ini mempertanyakan alasan dari Bawaslu tidak menghadiri rapat yang digelar di kantor DPRD Surabaya, kemarin sore.

Ia menilai Bawaslu sebagai institusi lembaga kenegaraan, tidak memberikan contoh dan sikap yang baik. “Jadi Bawaslu tidak mengirimkan referensi, surat tertulis, itu pun tidak ada,” jelasnya.

Menurutnya, sebagai ikon terpenting suksesnya pesta demokrasi di Surabaya, Bawaslu harus bertindak dan bersikap sebagai lembaga institusi negara, terkait aturan penertiban APK menjelang pemilu.

Anggota Komisi C DPRD Vincensius Awey juga menyayangkan ketidakhadiran Bawaslu saat akan merapatkan aturan pelanggaran APK. Dirinya bersama anggota lainnya akan segera memanggil lagi Bawaslu dengan surat panggilan yang kedua.

Ia menegaskan jika terus menerus tidak hadir dalam rapat, pihaknya akan mengusulkan pengurangan anggaran yang digunakan untuk pengawasan pemilu.

“Kenapa kami mengundang, karena kami mendapat aduan dari beberapa calon legislatif adanya tebang pilih yang dilakukan Bawaslu. Kami rasa adanya miskomunikasi antara Bawaslu dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam),” jelas Awey.

Politisi Nasdem ini menyayangkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu, Panwascam, dan Satpol PP dalam penertiban APK.

Awey juga menduga penertiban itu dilakukan secara tebang pilih, karena ada baliho APK milik caleg yang melanggar tapi tetap terpasang.

Selain itu dirinya juga akan melaporkan ke Dewan Pengawas Pelaksana Pemilu (DKPP) jika Bawaslu melakukan penertiban dan pembersihan APK tanpa ketentuan.

Pihak DPRD Kota Surabaya juga berencana melayangkan surat panggilan kedua ke Bawaslu terkait dengan penertiban APK.

“Saya ingatkan Bawaslu bekerja profesional dan tidak tebang pilih, tidak berdasarkan titipan. Penertiban tidak asal-asalan melainkan berdasarkan PKPU nomor 33 tahun 2018,” pungkas Awey. (gin/jay)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia