Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pembebasan Lahan FR Wonokromo Ditarget Rampung Akhir Tahun

11 Desember 2018, 13: 39: 12 WIB | editor : Wijayanto

DIKERJAKAN TAHUN DEPAN: Deretan bangunan terimbas rencana pelebaran jalan di Jalan Raya Wonokromo, Senin (10/12).

DIKERJAKAN TAHUN DEPAN: Deretan bangunan terimbas rencana pelebaran jalan di Jalan Raya Wonokromo, Senin (10/12). (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan pembebasan lahan untuk proyek lanjutan frontage road (FR) di Wonokromo selesai pada akhir tahun 2018 ini. Namun untuk pembangunannya tidak bisa selesai tahun ini.

Wanita yang akrab disapa Risma ini mengatakan, yang pasti pembangunannya akan dilakukan secepatnya. Meski tidak menyebut berapa anggaran yang digunakan untuk pembebasan lahan, namun pembebasannya hanya tinggal beberapa bangunan saja. “Hanya tinggal beberapa bangunan saja yang harus diselesaikan pembayarannya. Yang pasti akhir tahun selesai,” ujarnya, Senin (10/12).

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Erna Purnawati menuturkan,  tahun depan pembangunan frontage road ini mulai dikerjakan. Menurutnya hanya tersisa 10 persil lahan yang masih proses pembebasan. “Dan kami sudah membayar 14 persil,” tuturnya.

Ia mengatakan, bangunan yang dibongkar sudah dilunasi pembayarannya dan sudah ditinggal oleh penghuninya. Tahun depan Jalan Raya Wonokromo akan lebar sampai Pulo Wonokromo. Yang kemudian disambung dengan pembangunan jembatan sampai Gunung Sari.

Jembatan yang direncanakan tersebut sudah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, senilai Rp 65 miliar. Pembangunan jembatan tersebut, merupakan program multiyears Pemkot Surabaya tahun 2019 hingga 2020.

Ia menjelaskan, lahan di kawasan frontage road sisi Barat di Jalan Raya Wonokromo itu terbagi menjadi dua, yakni 1.200 meter persegi milik Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya dan 1.047 meter persegi milik Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, untuk sebagian lahan milik PT KAI, nantinya akan ada kesepakatan antara Walikota Surabaya dengan Kepala Daop 8 PT KAI.  “Untuk aset milik PT KAI sistemnya sewa tapi 0 rupiah, karena untuk kepentingan umum,” pungkasnya. (mus/nur)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia