Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Klarifikasi PP No 49/2018, Puluhan GTT Datangi Gedung Dewan

11 Desember 2018, 13: 19: 21 WIB | editor : Wijayanto

WADUL: Puluhan perwakilan GTT saat diterima Komisi E DPRD Jatim.

WADUL: Puluhan perwakilan GTT saat diterima Komisi E DPRD Jatim. (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Puluhan perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) dari berbagai daerah di Jawa Timur mendatangi gedung DPRD Jawa Timur. Mereka wadul ke  Komisi E DPRD Jatim untuk untuk menanyakan Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

“Kami menilai PP tersebut tidak adil karena hak GTT yang lama disamakan dengan guru yang baru lolos rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” ujar Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI Jatim, Edi Suyatno, Senin (10/12)

Ia mengaku dalam PP 49/2018 tidak mengatur skema pengaturan GTT yang sudah lama mengabdi dengan guru yang baru lolos rekrutmen P3K. Mengingat dalam rekrutmen memperbolehkan usia 20 tahun hingga pensiun kurang setahun

“Aturan ini tidak adil. Mereka yang lama itu rugi karena sudah mengabdi sudah puluhan tahun, haknya sama dengan yang baru lulus rekrutmen P3K. Sehingga kami merasa GTT yang lama tidak diperhatikan,” tegasnya

Tak hanya itu saja, ketidakadilan PP tersebut juga karena P3K tidak termasuk pegawai yang menjaga tata usaha, laboratorium dan penjaga sekolah. menurutnya yang lebih ironis lagi adalah pemerintah menerapkan kontrak kerja setahun sekali, dan akan diperpanjang apabila kinerjanya baik.

“Pemerintah seharusnya menghapus sistem perpanjangan kontrak setiap tahun sekali. Kontrak seharusnya sekali sampai purna tugasnya. Atau langsung saja diakui sebagai ASN karena pemerintah menganggap sama dengan ASN,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengatakan, hal yang wajar jika GTT resah dengan adanya PP 49. Sebab pengakuan sebagai guru honorer hanya satu tahun sekali, bukan sekali dalam pengabdiannya. Pemerintah seharusnya memberi SK pengangkatan P3K hingga purna tugas guru tersebut.

“Karena hal ini menyangkut masa depan GTT maka sangat dikhawatirkan menimbulkan persoalan sendiri bagi para guru honorer itu. Kami di Komisi E akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar menghapus system kontrak setahun sekali,” katanya.  (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia