Sabtu, 16 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Gresik

Usulan Gresik Migas Ditolak SKK Migas

10 Desember 2018, 18: 58: 09 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Harapan BUMD PT Gresik Migas untuk ikut mengelola bagi hasil migas ditolak pemerintah. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menolak konsep pembagian hasil migas dihilir atau Domestic Partsipacing Obligation (DPO) .

Deputi Operasi SKK Migas, Fataryani Abdurrohman mengatakan, konsep DPO yang disodorkan Gresik Migas berbeda dengan konsep Partisipasing Interest (PI) di sektor hulu. Fatar menilai PI di sektor hulu merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah karena di daerahnya merupakan wilayah penghasil migas.

"Mengapa PI bisa berjalan karena melalui konsep ini pemerintah pusat mengajak pemda bersama-sama mendukung proses eksplorasi. Diharapkan KKKS yang berkerja di wilayah tersebut bisa mendapat kelancaran baik terkait pengadaan tanah hingga perizinan," ujarnya.

Fatar menilai, jika konsep DPO nantinya dipaksakan untuk berjalan bukan tidak mungkin akan banyak KKKS yang mengeluh. Sehingga proses produksinya menjadi tidak maksimal. "Selama ini kami melihat banyak BUMD baik dihulu maupun hilir yang menjadi sleeping pathner. Mereka hanya tinggal terima hasil saja. Ini yang sedikit demi sedikit akan kami kikis," katanya.

Terkait hal ini, Direktur Utama Gresik Migas, Bukhari menjelaskan konsep DPO yang dia tawarkan ke SKK Migas saat ini terus disempurnakan. Termasuk berupaya melakukan lobi-lobi ke parlemen hingga mendiskusikan hal ini ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan. "Kalau konsep DPO ini tidak diterima tentu akan banyak industri BUMD Migas di hilir yang akan gulung tikar," kata Bukhari. (fir/ris)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia