Kamis, 23 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Undang Kemen LH, Dewan Gelar Dialog Pengelolaan Tambang

10 Desember 2018, 18: 37: 51 WIB | editor : Wijayanto

LIHAT TAMBANG: Veriady (Tengah) dari Kementerian LHK saat melihat bekas tambang di Desa Suci, Kecamatan Manyar.

LIHAT TAMBANG: Veriady (Tengah) dari Kementerian LHK saat melihat bekas tambang di Desa Suci, Kecamatan Manyar. (M FIRMANSYAH/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK – Maraknya bekas tambang yang tidak dilakukan pemulihan oleh perusahaan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Wakil rakyat pun bakal menghadirkan dialog khusus dengan mengundang Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) untuk membahas permasalahan tersebut.

Selain dari Kemen LH, kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pihak terkait. Mulai pengusaha tambang yang ada di Kabupaten Gresik, pakar hukum lingkungan Prof Dr Suparto Wijoyo, Kepala ESDM Jatim Setiajit, Kepala BPN Gresik, Imam Nawawi,  tokoh masyararakat Kabupaten Gresik serta seluruh komisi yang ada di DPRD Kabupaten Gresik.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan, kegiatan ini digelar karena banyak lahan bekas tambang yang mangkrak. Kondisi ini jelas merugikan pemerintah kabupaten karena bisa merusak estetika. “Sesuai ketentuan seharusnya pengusaha berkewajiban untuk mengembalikan kondisi lahan usai dilakukan kegiatan pertambangan,” ujarnya.

Namun, realita di lapangan banyak pengusaha yang tidak melaksanakan aturan tersebut. Proses pengembalian lahan tambang terkesan asal-asalan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Kemen LH bisa memberikan landasan bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan penertiban.

“Beberapa kali pemerintah sudah mengajukan pengelolaan lahan bekas tambang tetapi tidak disetujui perusahaan. Padahal ada aturan jika lahan tersebut tidak dikelola oleh perusahaan maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan,” ungkap dia.

Ditambahkan, setelah kegiatan dialog khusus, rencananya DPRD Kabupaten Gresik bakal membuat panitia khusus (pansus) untuk mengorek jumlah pasti lahan bekas tambang yang makrak di Kabupaten Gresik.

“Nanti hasil dialog ini akan menjadi acuan anggota dewan untuk mengambil langkah selanjutnya.Termasuk membuat pansus dan membuat rancangan peraturan daerah (ranperda),” imbuh dia. (rof/ris)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia