Minggu, 16 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Pemkab Ajukan Kenaikan Tunjangan Bupati

07 Desember 2018, 16: 34: 39 WIB | editor : Wijayanto

DITAMBAH: Pimpinan DPRD bersama Wabup Qosim saat membahas usulan kenaikan tunjangan operasional kepala daerah sekaligus revisi Perda 4/2002..

DITAMBAH: Pimpinan DPRD bersama Wabup Qosim saat membahas usulan kenaikan tunjangan operasional kepala daerah sekaligus revisi Perda 4/2002.. (DOK/RADAR GRESIK)

GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengajukan perubahan peraturan daerah (perda) 4/2002 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam Perda yang mengatur tunjangan operasional untuk bupati dan wakil bupati (wabup), nilainya terlalu kecil. Sebab, perhitungan tunjangan operasional dalam perda tersebut masih menggunakan acuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 20 miliar sampai Rp 150 miliar saja.

Pada rencana perubahan, Pemkab Gresik meminta agar ada penambahan maksimal jumlah PAD menjadi Rp 600 miliar. Sebab, saat ini PAD Kabupaten Gresik telah menyentuh angka di atas Rp 800 miliar. Wakil Bupati Gresik Moh Qosim menjelaskan, dalam Perda 4/2002 besaran biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya mencantumkan dua klasifikasi PAD. Yakni, di atas Rp 20 miliar sampai dengan Rp 50 miliar paling rendah tunjangannya  Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar Rp  0,80 persen.

“Kemudian, di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 150 miliar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar Rp 0,40 persen,” ungkap dia.

Menurut dia, dalam perkembangannya, indikator tersebut tidak sesuai dengan besaran PAD saat ini. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar dan harus dilakukan perubahan. “Kami juga menurunkan angka minimal PAD menjadi Rp 5 miliar untuk mengantisipasi jika PAD mengalami penurunan perda ini masih bisa digunakan,” ungkapnya.

Menanggapi usulan ini, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gresik mempertanyakan, kenapa kenaikan indikator PAD hanya Rp 600 miliar. Padahal, PAD Kabupaten Gresik saat ini sudah mencapai Rp 800 miliar. “Kenapa tidak disamakan saja dengan jumlah PAD saat ini. Sehingga nanti tidak perlu lagi ada perubahan perda,” ujar Suparno Diantoro, Anggota F-Golkar.

Hal senada disampaikan Anggota F-PDIP DPRD Gresik Tri Purwito. Pihaknya mempertanyakan urgensi perubahan perda tersebut. Menurut dia, jika memang nominal tunjangan operasional yang diterima saat ini sudah cukup kenapa harus dinaikan. “Kenaikan tunjangan operasional tetap harus memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi,” tegasnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia