Minggu, 16 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi

SiPintar Bantu Subsektor Susun Dokumen Lingkungan

06 Desember 2018, 16: 45: 04 WIB | editor : Wijayanto

INOVATIF: Kepala Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub Ir Ahmad M MTr.

INOVATIF: Kepala Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub Ir Ahmad M MTr.

JAKARTA - Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan (BPTB) Kementerian Perhubungan membuat sistem penyusunan dokumen lingkungan dan pelaporan pelaksanaan Izin Lingkungan yang diberi nama SiPintar (Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Transportasi).

Dengan tersedianya sistem penyusunan dokumen lingkungan,  akan memudahkan satuan kerja dalam membuat dokumen maupun pelaporan izin lingkungan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi.

Seperti pembangunan pelabuhan, bandara, maupun jalur kereta api. Juga, sedang disiapkan penyusunan dokumen lingkungan untuk pembangunan terminal dan jembatan timbang.

“SiPintar ini telah tersedia di website Kementerian Perhubungan, tinggal di-download. Jika dibutuhkan informasi lebih lanjut atau dalam pelaksanaannya mengalami kendala, PPTB siap memberikan pendampingan,’’ kata Kepala PPTB Kemenhub, Ir Ahmad M.MTr di acara Festival Inovasi.

Database pemenuhan perizinan lingkungan dan buku pedoman penyusunan dokumen lingkungan yang disusun oleh PPTB adalah untuk memudahkan subsektor dalam memahami perizinan kelola lingkungan telah tersusun.

Dijelaskan oleh Ahmad, latar belakang dibangunnya sistem SiPintar ini karena subsektor kurang memahami substansi perizinan lingkungan. Mayoritas infrastruktur belum memenuhi izin lingkungan dan subsektor tidak disiplin dalam pelaporan pelaksanaan izin lingkungan.

Ada banyak alasan mengapa mereka belum memenuhi izin lingkungan. Pertama kurangnya kesadaran. Kedua peraturannya yang terlalu berbelit, atau mungkin karena memang tidak paham tata cara dan perizinannya.

‘’Nah, SiPintar ini kami hadirkan untuk mempermudah hal-hal yang terkait dengan perizinan. Mulai dari persyaratan yang harus disiapkan hingga pelaporannya,’’ jelas Ahmad.

Selain SiPIntar, PPTB juga telah mengeluarkan tata kelola pelayanan yang tertuang dalam Permenhub (PM) No 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenhub dan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. (pur/jay)

(sb/pur/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia