Rabu, 12 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Bawaslu Deadline 1x24 untuk Pelanggar Pemasangan APK

29 November 2018, 18: 52: 56 WIB | editor : Wijayanto

PERLU DIATUR: Angkot yang sudah terpasang alat peraga kampanye (APK) melintas kawasan Joyoboyo, Surabaya.

PERLU DIATUR: Angkot yang sudah terpasang alat peraga kampanye (APK) melintas kawasan Joyoboyo, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya memastikan bakal berkirim surat hari ini, Kamis (29/11) kepada para peserta pemilu yang diketahui melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Surat berisi peringatan agar APK yang diketahui melanggar untuk dipindahkan.

Partai politik diberikan waktu 1x24 jam, untuk memindahkan APK yang berada di tempat yang diketahui dilarang untuk dipasang. Rencananya Bawaslu juga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Lindungan Masyarakat (Linmas) Kota Surabaya untuk mengamankan APK yang melanggar.

 “Kalau tidak ada tindakan (pemindahan APK, Red), kami bekerjasama dengan Satpol PP dan Linmas, untuk mengamankan APK tersebut,” ujar Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, Usman.

Kalaupun, setelah diamankan, parpol tetap memasang APK di titik yang dilarang, parpol tersebut akan dipanggil oleh Bawaslu. Dalam panggilan tersebut, mereka akan mendapatkan peringatan secara langsung.

Sejauh ini menurut Usman, parpol selalu bertindak kooperatif. Ketika Bawaslu Kota Surabaya memberikan surat peringatan, langsung ada tindakan untuk memindahkan APK tersebut. Tidak pernah melebihi jangka waktu yang diberikan.

“Sampai hari ini, partai politik selalu koorperatif. Pas saya hubungi, langsung mereka (parpol, Red) pindahkan APK yang melanggar,” tambahnya.

Usman menjelaskan, pelanggaran pemasangan APK terjadi dikarenakan kesalahan pihak ketiga. Dalam pemasangan APK, parpol biasanya meminta bantuan pihak ketiga sebagai pembuat dan pemasangan APK, seperti, banner, baliho, dan lain-lain.

Pihak ketiga tersebut, biasanya, tidak mengetahui tentang peraturan pemasangan APK. Sehingga, jika ada titik yang dianggap ramai, mereka langsung menaruhnya di tempat tersebut. 

“Rata-rata yang memasang adalah pihak ketiga, bukan calon legislatif langsung. Dan mereka (pihak ketiga,Red) tidak tahu soal itu. Namun setelah kita peringatkan langsung dipindah,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menyebut hampir seluruh Kabupaten maupun Kota melanggar pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) . Pelanggaran ini kebanyakan lokasi pemasangannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah.

“Kami memang belum merekap berapa jumlah yang melanggar akan tetapi dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim semua ada pelanggarannya. Kebanyakan mereka menggunakan paku di pohon,  kemudian memasang di tiang listrik. Selain itu ada juga yang dipasang di area tempat ibadah,” ujar Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi.

Aang mengatakan sosialisasi terhadap partai politik (parpol) terkait aturan APK sangat penting. Menurutnya sangat perlu untuk mengampanyekan dan mensosialisasikan hal-hal yang dilarang.

“Agar peserta pemilu tidak melakukan berbagai upaya untuk membangun keterpilihan dengan cara-cara yang tidak fair. Termasuk soal kampanye atau soal membangun keterpilihannya,” jelasnya.

Meski demikian menurut Aang masih banyak peserta pemilu yang tidak mengindahkan aturan dalam pemasangan APK. Menyikapi pelanggaran tersebut Bawaslu akan memberikan peringatan kepada peserta pemilu untuk menurunkan APK yang melanggar. (tra/mus/rud)

(sb/tar/mus/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia