Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Belum Kantongi Izin, Normalisasi Kali Lamong Kandas

26 November 2018, 18: 26: 38 WIB | editor : Wijayanto

TERKENDALA IZIN: Normalisasi Kali Lamong belum bisa dilakukan karena belum mendapat izin dari Kementerian PUPR.

TERKENDALA IZIN: Normalisasi Kali Lamong belum bisa dilakukan karena belum mendapat izin dari Kementerian PUPR. (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

Rencana Normalisasi Kali Lamong Kembali Kandas
DOK/RADAR GRESIK TERKENDALA IZIN : Normalisasi Kali Lamong belum bisa dilakukan karena
belum mendapat izin dari Kementerian PUPR.

GRESIK – Harapan Pemkab Gresik dan DPRD Gresik untuk melakukan normalisasi Kali Lamong kembali kandas. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik belum juga mendapatkan surat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Kemen PUTR). Sehingga, pada APBD 2019, pemerintah tidak menganggarkan normalisasi Kali Lamong.

Ketua Fraksi PAN DPRD Gresik Faqih Usman mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan banjir Kali Lamong. Sebab, anggaran penanganan banjir Kali Lamong yang disiapkan pemerintah terus mengalami penurunan. "Padahal banjir Kali Lamong selalu terjadi setiap tahun. Seharusnya ini menjadi fokus kerja pemerintah," ujarnya.

Dikatakan, pada APBD 2019 pemerintah hanya menyiapkan anggaran Rp 4 miliar. Anggaran ini ternyata juga tidak digunakan untuk normalisasi Kali Lamong. "Anggaran tersebut untuk membangun 8 pintu air di anak Kali Lamong bukan induk Kali Lamongnya," kata dia.

Hal senada disampaikan Mega Bagus Saputro. Pihaknya kembali meminta kejelasan dari pemerintah terkait permintaan izin kepada kementerian terkait. "Kami sudah berusaha keras mencarikan jalan untuk menyelesaikan banjir Kali Lamong. Tapi ternyata tidak ada perhatian serius dari pemerintah," ungkap dia.

Ditambahkan, seharusnya jika pengajuan izin dilakukan lebih awal, sekarang sudah bisa disiapkan anggarannya. Pada 2019, normalisasi sudah bisa dilakukan. "Kalau sampai sekarang belum diajukan mau sampai kapan," imbuh dia.

Menanggapi hal ini, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto berjanji akan berkoordinasi dengan Balai Besar Bengawan Solo. "Ini dilakukan untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagai dasar penganggaran dalam APBD," ujarnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia