Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Terlalu Gemuk, Dinas PUPR dan PMD P31-KB Dipecah

23 November 2018, 16: 50: 18 WIB | editor : Wijayanto

Kantor Bupati Sidoarjo

Kantor Bupati Sidoarjo (DOK)

Share this      

SIDOARJO - Pemkab dan DPRD Sidoarjo menyepakati pemecahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang gemuk. Kedua OPD tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A-KB). Tahun depan ada dua bidang Dinas PUPR yang dipindah ke Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Sedangkan Dinas PMD P3A-KB dipecah menjadi dua.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Sidoarjo Ahadi Yusuf mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan pihak legislatif. Hasilnya pemecahan dinas tersebut akan diterapkan mulai tahun depan. Dia menilai beban kerja kedua OPD tersebut terlalu banyak. Satu dinas membawahi empat urusan.

"Idealnya satu dinas satu urusan agar fokus dan maksimal," katanya, Kamis (22/11).

Yusuf menjelaskan, dari hasil pembahasan, bidang tata bangunan dan tata ruang akan dipindah ke Dinas Perkim. Untuk itu, Dinas PUPR pun berubah nama menjadi Dinas PU Bina Marga dan Sumber daya air. Sedangkan Dinas Perkim menjadi Dinas Perkim dan Cipta Karya.

Sedangkan Dinas PMD P3A-KB akan dipecah menjadi dua. Yakni menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak KB.

Perubahan dua OPD itu sudah mendapatkan persetujuan dewan. Setelah diparipurnakan, usulan tersebut selanjutnya diajukan ke Pemprov Jatim untuk mendapatkan persetujuan.

Menurut Yusuf, pemkab berupaya agar perubahan itu segera mendapatkan lampu hijau. Sehingga, tahun depan dinas baru tersebut sudah dapat berjalan.

Sementara itu, Anggota Komisi A Kusman mengatakan, keputusan menambah dinas baru dianggap tepat. Sebab, beban kerja Dinas PUPR dan Dinas PMD P3A KB terlalu berat. Dia berharap setelah dipisah, dua dinas itu mampu bekerja maksimal. Untuk Dinas PUPR misalnya, dengan pemisahan dua bidang tersebut, kerja Kepala dinas bisa lebih fokus. Tidak lagi memikirkan empat bidang. "Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan cepat," harapnya. (nis/rek)

(sb/nis/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia