Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Gresik
Rencana Penertiban Guru Dispendik Gresik

Guru Honorer yang Bolos 3 Hari Bisa Dipecat

23 November 2018, 16: 03: 55 WIB | editor : Wijayanto

AUDIENSI: Sejumlah guru honorer saat ditemui Komisi IV DPRD Gresik dalam memperjuangkan hoor yang belum cair beberapa waktu lalu.

AUDIENSI: Sejumlah guru honorer saat ditemui Komisi IV DPRD Gresik dalam memperjuangkan hoor yang belum cair beberapa waktu lalu. (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK – Rencana Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik untuk menertibkan guru honorer bakal diterapkan. Salahsatunya jika diketahui bolos selama 3 hari tanpa izin, guru honorer bisa diberhentikan. Namun demikian, Komisi IV DPRD Gresik menilai aturan itu berlebihan.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda menilai dalam draf kontrak guru honorer yang baru dianggap terlalu ketat. Sehingga, akan menyulitkan para guru. Misalnya saja, terkait dengan pasal 10 yang menyebutkan jika guru honorer tidak masuk selama tiga hari harus bisa langsung dilakukan pemecatan.

“Ini yang menjadi sorotan kami. Jangan terlalu menyusahkan para guru,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda.

Menurut dia, dalam setiap system pasti ada yang namanya tahapan dalam pemberian sanksi. Tidak bisa langsung dilakukan pemecatan seperti itu. “Pasti dimulai dengan memberikan peringatan satu, peringatan dua hingga peringatan tiga. Kalau tidak bisa diperingatkan baru bisa dipecat,” ungkap dia.

Ditambahkan, sebenarnya pihaknya sudah menyampaikan terkait persoalan draf kontrak tersebut kepada dispendik beberapa waktu lalu. Namun, ternyata belum ada tindaklanjut terhadap usulan perubahan yang pihaknya sampaikan.

“Kan sudah pernah kami sampaikan dalam hearing terkait masalah itu. Coba nanti kalau ada kesempatan pembahasan bersama dispendik akan kembali kami pertanyakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dispendik Kabupaten Gresik Mahin saat mengikuti hearing bersama Komisi IV mengatakan jika pembuatan draf kontrak tersebut memang terlalu ketat. Kemungkinan besar pembuatan draf tersebut menyesuaikan dengan aturan tunjangan TTP. “Dimana kalau tidak masuk bisa langsung di potong. Makanya coba nanti kami benahi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan pembuatan kontrak baru untuk guru honorer dalam rangka untuk melakukan penertiban. Sebab, selama ini karena kontrak dibuat sekolah, mereka seenaknya sendiri merekrut orang. “Makanya sekarang rekrutmen harus sepengetahuan dinas agar bisa tertib,” ungkap dia. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia