Minggu, 16 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Dewan Temukan Konstruksi Baliho Ambruk Sudah Keropos

22 November 2018, 14: 53: 57 WIB | editor : Wijayanto

LAPUK: Tiang besi baliho yang roboh beberapa waktu lalu terlihat berkarat dan kurang mendapat perawatan.

LAPUK: Tiang besi baliho yang roboh beberapa waktu lalu terlihat berkarat dan kurang mendapat perawatan. (YUDHI DWI ANGGORO/RADAR GRESIK)

GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik mendapat temuan jika baliho depan exit Tol Kebomas yang roboh ternyata izinnya kedaluwarsa. Mereka meminta Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik melakukan kroscek lapangan. Apakah robohnya baliho tersebut akibat force majeur atau karena kelalaian.

Anggota Komisi I DPRD Gresik, Saiku Busiri mengungkapkan, pihaknya mendapat kabar jika izin dari baliho tersebut telah habis. Seharusnya, DPM-PTSP sudah memiliki database dan bisa segera melakukan pembongkaran.

“Kalau melihat kontruksinya yang kurang terawatt, saya yakin bukan karena force majeur. Bisa dilihat besinya banyak yang sudah berkarat,” ujar politisi PKB ini.

Menurut dia, jika memang benar-benar bukan force majeur pihaknya meminta agar perpanjangan izin tidak diberikan. “Kalau karena kelalaian lebih baik jangan diperpanjangan. Itu sangat berbahaya. Untungnya kemarin tidak ada korban jiwa,” imbuh Saiku Busiri.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Johar Gunawan membenarkan  jika izin baliho yang roboh tersebut telah habis. Dari data yang ia miliki, izin baliho berakhir pada Juni 2018 lalu. “Iya memang izinnya sudah habis. Saat ini, pemilik baliho masih melakukan pengajuan perpanjangan,” ujarnya.

Terkait dengan pengajuan perpanjangan izin, pihaknya saat ini masih melakukan telaah dan kroscek lapangan. Sebab, pemilik memiliki berbagai kewajiban untuk menjaga dan merawat baliho miliknya. “Kami masih kaji apakah robohnya baliho kemarin karena force majeur atau tidak,”  ungkap dia.

Ditambahkan, kalau memang bukan force majeur maka pihaknya mempertimbangkan untuk tidak memberikan perpanjangan izin. Sebab, sudah jelas itu menyalahi ketentuan yang ada di dalam aturan perizinan. “Bisa saja tidak kami perpanjang. Makanya kami lihat dulu di lapangan, kondisinya seperti

apa,” imbuh dia. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia