Sabtu, 15 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Hati-hati! Perusak APK Bisa Kena Pidana

20 November 2018, 07: 20: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

JANGAN DIRUSAK: Salah satu APK milik caleg yang berada di kawasan Perak Barat, Surabaya, diduga menjadi korban vandalisme oleh orang tak bertanggung j

JANGAN DIRUSAK: Salah satu APK milik caleg yang berada di kawasan Perak Barat, Surabaya, diduga menjadi korban vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab, Senin (19/11). (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA – Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota legislatif (caleg) mulai terlihat hilang dan rusak. Bahkan beberapa ada yang tampak dirusak dengan coretan. 

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim) Aang Kunaifi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masuk terkait perusakan APK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan dalam Pasal 280 Ayat 1 huruf  g, bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.

Menurutnya, jika ditemukan oknum yang merusak APK bisa terancam pidana. Sesuai Pasal 280 Ayat 4 menegaskan, bahwa pelanggaran terhadap larangan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu merupakan tindak pidana pemilu. Sedangkan sanksinya ditegaskan dalam Pasal 521 bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu. 

“Sebagaimana dalam UU tersebut, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta,” ujarnya ketika dihubungi Radar Surabaya, Senin (11/19).

Aang mengatakan, memang APK menjadi tanggung jawab pengawasannya. Menurutnya pengawasan itu bukan hanya pada konten APK tersebut, namun juga pada titik-titik pemasangan melanggar aturan atau tidak. “Jika melanggar akan kita tindak, yakni dengan cara menurunkan APK tersebut,” katanya.

Ia mewanti-wanti agar seluruh peserta pemilu 2019 taat aturan dalam pemasangan APK. Dia berharap jangan sampai dipasang di lokasi atau tempat yang masuk dalam larangan, oleh pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot). “APK yang difasilitasi oleh KPU Jatim, selain dipasang di lokasi yang tidak melanggar aturan, juga harus dijaga biar awet karena dapatnya cuma satu kali,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Gogot Cahyo Baskoro menuturkan, untuk pencetakan APK difasilitasi oleh KPU. Pencetakan itu sesuai desain masing-masing peserta pemilu yang sudah mendapat approval (persetujuan, Red) KPU. 

“Kita juga sudah menyampaikan pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunannya. Itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta pemilu. Artinya KPU hanya menyediakan. Jika terjadi kerusakan pada APK yang difasilitasi KPU, peserta pemilu dapat melakukan penggantian dengan jenis dan ukuran yang sama, serta memasangkannya di titik yang sama pula,” jelasnya. (mus/nur)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia