Kamis, 22 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Tersangka Korupsi Jamkrida Rp 6 M Dirilis Minggu Depan

Soal Kerugian Negara, Pemprov Diminta Bijak

Jumat, 09 Nov 2018 18:11 | editor : Wijayanto

Ketua Kejati Jatim Sunarta

Ketua Kejati Jatim Sunarta (DOK/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Sunarta menegaskan bahwa dirinya siap mengumumkan nama tersangka kasus dugaan korupsi PT Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah).

Menurutnya, penyidik sudah mengantongi nama-nama yang akan dijadikan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan negara Rp 6 miliar itu. Pengumuman tersangka tersebut akan disampaikan pada minggu depan.

Saat diwawancarai usai salat Jumat (9/11), Sunarta mengatakan pemeriksaan dan bukti yang sudah dikumpulkan penyidik sudah memenuhi unsur penetapan tersangka. Meski belum menyebut nama, namun dia mengatakan jika tersangka berasal dari internal BUMD milik pemrov Jatim tersebut. "Dugaan korupsi ini memang hanya melibatkan oknum pegawai di Jamkrida," ungkapnya.

Sunarta menambahkan bahwa tersangka yang akan disebut namanya tersebut sebelumnya juga diperiksa sebagai saksi. Menurutnya, dalam mengungkap kasus ini, pihaknya sudah memanggil 20 saksi yang berasal dari internal Jamkrida. Termasuk mantan Dirut Nur Hasan.

“Nah dari sekian saksi yang diperiksa, salah satunya akan ditetapkan sebagai tersangka," tambahnya.

Sunarta menjelaskan bahwa proses pengusutan kasus ini tergolong lancar. Sebab para saksi yang dipanggil semuanya bersedia datang. Selain itu, bukti adanya korupsi juga sudah di tangan penyidik termasuk modus pelakunya. "Kami akan sampaikan semunya minggu depan, sabar," kata Sunarta.

Disinggung mengenai adanya upaya pemprov Jatim yang akan melelang aset PT Jamkrida untuk melunasi kerugian negara senilai Rp 6 miliar, Sunarta belum mengambil sikap. Namun, dia meminta pihak pemprov harus mengerti duduk persoalan kasusnya.

"Tindakan dugaan korupsi ini dilakukan oleh oknum. Jadi kalau ingin mengembalikan kerugian (negara), ya harus (ditanggung) oknum yang bersangkutan," paparnya.

Dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada wacana untuk pengembalian negara itu. Namun meski hal itu dilakukan, ia memastikan jika kasusnya terus berjalan.

Meski diakui pengembalian itu akan menjadi poin pertimbangan untuk meringankan hukuman. "Tidak bisa langsung serta merta berhenti. Semua ada mekanismenya," tandas pejabat asal Jawa Barat ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan adanya tindak pidana korupsi ini berawal dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari audit yang dilakukan lembaga pengawas kinerja lembaga keuangan itu menemukan ada dana Rp 6 miliar yang keluar dari PT Jamkrida.

Dana tersebut awalnya diperuntukkan bagi debitur yang gagal membayar kredit. Namun oleh oknum PT Jamkrida, uang tersebut digunakan untuk keperluan lain. (yua/jay)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia