Selasa, 17 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya
Kiat Pakde Karwo Wujudkan Zero Demonstration

Tidak Usah Demo, Ajak Ngopi Bareng

06 November 2018, 23: 30: 52 WIB | editor : Wijayanto

ANTISIPATIF: Gubernur Soekarwo  mencanangkan program zero demonstrasi.

ANTISIPATIF: Gubernur Soekarwo mencanangkan program zero demonstrasi. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mencanangkan program zero demonstrasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kegaduhan selama proses pesta demokrasi.

“Biasanya demo akan ramai pada akhir tahun karena bersamaan dengan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) masing – masing daerah. Kepada semua pihak saya harap untuk menahan diri. Pemerintah tetap akan menfasilitasi semua aspirasi tersebut,” kata Soekarwo usai Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim tahun 2018 di Grand City Surabaya, Selasa (6/11).

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menegaskan dirinya tidak pernah melarang untuk berdemo. Siapa saja boleh menyampaikan aspirasi, akan tetapi tidak perlu datang beramai-ramai. Pihaknya akan membuka pintu lebar-lebar jika menyampaikan aspirasi secara kualitatif.

Ia menambahkan langkah antisipatif ini sudah dibicarakan dengan Polri maupun TNI. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah elemen, baik mahasiswa, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) maupun buruh. “Tidak usah demo. Sampaikan saja materi aspirasinya. Kita kumpul ngopi bareng dan musyawarah bersama,” jelasnya.

Adanya tahun politik saat ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Sebab, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan massa aksi tersebut. “Kalau (demonstrasi) disusupi pihak ketiga jadi sudah (kerusuhan). Karenanya langkah ini (zero demo) kami ambil. Jadi tidak usah demo, kita sampaikan aspirasi sambil kumpul ngopi bareng Sehingga Jawa Timur tetap kondisif,” tuturnya.

Sementara itu rencana diterapkannya zero demo mendapat respon positif Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono. Bahkan rencana ini juga akan akan diterapkan secara nasional. “Ini (zero demo) akan kita nasionalkan bahwa 2019 zero demo,” ujarnya.

Pria yang akrab  disapa Soni ini mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Jatim yang tinggi harus ditiru. Ia menambahkan partisipasi dalam pelaksanaan pilkada di Jatim sangat tinggi. 

Sementara itu Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim meminta agar pemprov menyediakan kanal khusus agar aspirasi masyarakat tetap tersalurkan. Artinya ada yang digunakan sebagai pengganti demo. “Saya bisa memahami kalau Jatim ingin stabil dan tidak bergejolak, namun yang terpenting bukan menghambat aspirasi,” ujarnya singkat. (mus/rtn)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia