Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Features Sidoarjo
Mustakim, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur

Prihatin Melihat Maraknya Bahasa Asing di Ruang Publik

26 Oktober 2018, 20: 04: 59 WIB | editor : Lambertus Hurek

Prihatin Melihat Maraknya Bahasa Asing di Ruang Publik

Sejak menjabat Kepala Balai Bahasa Jawa Timur di Sidoarjo pada pertengahan Februari 2018, Mustakim rajin melakukan penyuluhan tentang pentingnya berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Sidoarjo menjadi fokus perhatian balai bahasa yang berkantor di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran.

TIADA hari tanpa penyuluhan. Karena itu, tidak mudah mencari Mustakim di kantor Balai Bahasa Jatim. Ada saja jadwalnya untuk mengisi seminar, diskusi, atau penyuluhan bahasa Indonesia di daerah. Maklum, Balai Bahasa ini bertugas melakukan pembinaan bahasa Indonesia di 38 kabupaten/kota se-Jatim.

"Sekarang fokus kami adalah penggunaan bahasa Indonesia bagi pengelola media luar ruang," ujar Mustakim. Menurut pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah 1962, itu, bahasa Indonesia yang digunakan di ruang publik akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Rasa bangga berbahasa Indonesia makin lama makin pupus. Orang lebih suka mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Ironisnya, kantor-kantor pemerintah pun sering kali lebih suka menggunakan bahasa gado-gado Indonesia-Inggris dalam berbagai spanduk kegiatannya. Fenomena 'nginggris' ini kalau terus dibiarkan, maka bahasa Indonesia akan semakin terpuruk. "Identitas kita menjadi terancam,” tutur Mustakim.

Lulusan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, ini menyayangkan hilangnya panutan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, pejabat publik, politisi, hingga figur publik lainnya. Mereka seharusnya menjadi teladan dalam berbahasa nasional. "Tidak sadar bahwa mereka itu merupakan panutan masyarakat," katanya.

Mustakim mengingatkan bahwa kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Regulasi itu secara jelas mengatur penggunaan bahasa di ruang publik. Para pejabat seyogianya mengetahui isi undang-undang itu. 

Sayang, selama ini masih muncul penamaan dalam bahasa asing. Misalnya, cultural festival, soft launching, grand opening, atau ground breaking. Padahal, istilah itu bisa diganti dengan festival budaya, peluncuran awal, pembukaan resmi, atau peletakkan batu pertama. "Sikap dan kesadaran berbahasa Indonesia para pelaku usaha memang rendah," kata Mustakim.

Penulis beberapa buku ajar tentang bahasa Indonesia itu menyebut pelaku usaha lebih suka menggunakaan bahasa asing untuk penamaan gedung, properti, dan usaha yang besar-besar. Sedangkan yang kecil-kecil menggunakaan bahasa Indonesia. "Ini sungguh memprihatinkan. Ada semacam penghinaan terhadap bahasa sendiri," katanya.

Mengapa ada kecenderungan menggunakan bahasa asing di kalangan orang Indonesia? Mustakim menyebut faktor mentalitas. Sebagian masyarakat telah disusupi mental inlander yang merasa inferior atau rendah diri. Tidak percaya dengan bahasa Indonesia. "Apalagi, di dalam diri sebagian masyarakat telah tertanam persepsi bahwa bahasa asing itu lebih hebat, lebih bergengsi, dan punya nilai ekonomi," paparnya.

Bagaimana dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik Kabupaten Sidoarjo? Secara sepintas, Mustakim menilai  sudah cukup baik. "Semoga Sidoarjo menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia," ujarnya. 

(sb/nis/rek/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia