Senin, 10 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik

Asal Penuhi Rambu Ini, Caleg dan Parpol Bisa Kampanye di Media

23 Oktober 2018, 12: 35: 03 WIB | editor : Wijayanto

DISKUSI PEMILU: Komisioner Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini (kanan), dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro (kiri) saat diskusi di ruang redaksi Radar Surabaya, Senin (22/10).

DISKUSI PEMILU: Komisioner Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini (kanan), dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro (kiri) saat diskusi di ruang redaksi Radar Surabaya, Senin (22/10). (ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA)

SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menjadi tamu dalam diskusi terbatas di redaksi Radar Surabaya di Jalan Kembang Jepun No. 167-169 Surabaya, Senin (22/10). Dua lembaga penyelenggara pemilu di Jatim ini hadir dalam diskusi membahas aturan pemuatan iklan di media massa oleh peserta pemilu 2019.

Komisioner KPU Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Gogot Cahyo Baskoro menjadi pemateri bersama Komisioner Bawaslu Jatim Nur Eliya Anggraeni. Dari pihak Radar Surabaya tampak Direktur Lilik Widyantoro, Pemred Rudianto dan para manajer serta tim iklan dan redaksi.

Gogot mengatakan bahwa sebenarnya para peserta pemilu yakni parpol dan calon anggota legislatif (caleg) boleh saja beriklan di media. “Yang terpenting tidak mencantumkan nomor urut partai. Kalau sekadar ucapan selamat terhadap hari-hari tertentu itu tidak masalah,” katanya.

Menurut Gogot, intinya bukan iklan yang bersifat kampanye atau mempublikasikan citra diri. “Kalau misalkan ada calon yang melakukan kunjungan ke suatu daerah, kalau itu ditulis sebagai berita biasa tidak apa-apa,” jelas Gogot.

Bahkan, kata dia, KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial atau layanan masyarakat di media cetak, elektronik, dan/atau media dalam jaringan (online).

Sedangkan peserta pemilu membiayai pembuatan desain dan materi iklan kampanye yang difasilitasi KPU. “Kami memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada semua peserta pemilu,” tambah mantan wartawan dan penyiar radio ini.

Komisioner Bawaslu Jatim Nur Eliya Anggraeni menambahkan, sesuai jadwal kampanye, peserta pemilu diperbolehkan melakukan iklan di media massa pada 24 Maret hingga 14 April 2019.

“Jika sebelumnya hanya dibatasi waktunya 14 hari, kali ini diperpanjang menjadi 21 hari,” kata wanita yang akrab disapa Ely ini.

Ia mengakui memang Bawaslu yang melakukan pengawasan. Namun untuk penindakan diputuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk media elektronik dan Dewan Pers untuk media cetak.

“Jadi jika kami menemukan pelanggaran, maka kami laporkan ke KPI atau Dewan Pers. Penjatuhan sanksi nanti disampaikan ke KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Radar Surabaya Lilik Widyantoro mengaku senang dengan sosialisasi yang diberikan oleh kedua lembaga ini. “Terima kasih banyak sudah memberi pengetahuan kepada kami. Dan kami rasa ilmu ini sangat bermanfaat sekali,” katanya. (mus/rud)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia