Kamis, 22 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Kades Was-Was Terjerat Kasus Hukum

Kamis, 18 Oct 2018 09:33 | editor : Aries Wahyudianto

AUDIENSI : Puluhan Kepala Desa di Kecamatan Driyorejo melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Gresik.

AUDIENSI : Puluhan Kepala Desa di Kecamatan Driyorejo melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Gresik.

DRIYOREJO – Tidak sinkronnya aturan antar dinas membuat kepala desa (kades) di Kecamatan Driyorejo merasa was-was. Mereka khawatir bakal bernasib sama dengan sejumlah kepada desa yang terjerat kasus hukum. Untuk itu, para kades meminta agar DPRD Gresik melakukan sinkronisasi aturan antar dinas untuk mempermudah administrasi pembangunan di desa.

Ini disampaikan sejumlah kades saat mengukuti kegiatan audiensi dengan anggota Komisi I DPRD Gresik di Balai Kecamatan Driyorejo, kemarin. “Banyaknya kasus hukum memang membuat kami sangat was-was dalam bekerja,” ujar Kades Wedoroanom, Masud, kemarin.

Menurut dia, para kades memang cukup kesulitan untuk melaksanakan aturan yang diterapkan pemerintah kabupaten. Penyebabnya, aturan yang diterapkan masing-masing dinas berbeda-beda. “Misalnya di DPMD dan Dinas PU, mereka menerapkan aturannya berbeda-beda. Ini yang membuat kami bingung dan takut menjadi persoalan hukum nantinya,” ungkap dia.

Dikatakan, pihaknya meminta kepada legislator untuk menindaklanjuti keluhan para kades tersebut. Paling tidak ada upaya untuk membantu para kades agar lebih mudah dalam melaksanakan pembangunan di desa. “Kalau usulan kami harus ada sinkronisasi aturan dan memberikan kemudahan untuk proses administrasi,” imbuh dia.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Mujid Ridwan mengakui memang banyak kades yang khawatir terjerat kasus hukum. Untuk itu, pihaknya terus memberikan arahan dan pembinaan kepada mereka. “Selama mereka menaati aturan yang ada kami yakin tidak akan terjadi masalah hukum,” ungkapnya.

Terkait dengan aturan yang ada di masing-masing dinas, pihaknya bakal melakukan koordinasi. Selain itu, pihkanya juga meminta antar dinas agar bisa duduk bersama untuk menyamakan aturan-aturan yang mereka terapkan. “Jangan sampai terjadi tumpang tindih dan membingungkan pemerintah di desa,” imbuh dia. (rof)

(sb/rof/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia