Selasa, 20 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Semua Kawasan Akan Dilarang Sediakan Smoking Area

Sabtu, 18 Aug 2018 13:14 | editor : Wijayanto

JAGA KESEHATAN: Ruang merokok di gedung DPRD Surabaya sudah ditutup

JAGA KESEHATAN: Ruang merokok di gedung DPRD Surabaya sudah ditutup (VEGA DWI ARISTA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA – Pemkot Surabaya menargetkan pembahasan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok rampung pada September nanti. Meski pembahasannya sempat molor, namun pemkot yakin perda tersebut bisa berubah menjadi perda kawasan tanpa rokok.

Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, perda inisiatif pemkot tersebut memang beberapa kali harus dikembalikan untuk dievaluasi. Pansus meminta agar ada kajian dan evaluasi terhadap perda sebelumnya. “Sudah kami evaluasi dan siap kami kembalikan untuk nantinya bisa dipelajari,” katanya.

Dia mengungkapkan, pemkot lebih tegas dalam pengaturan orang merokok. Meski sebelumnya ada kawasan terbatas merokok, nantinya pemkot akan melarang semua kawasan menyediakan tempat merokok. Artinya, tidak ada tempat lagi terutama bagi dinas maupun instansi dan tempat kerja untuk merokok. “Ruang smooking area tidak perlu lagi,” katanya.

Menurutnya, upaya itu untuk membatasi orang merokok yang bisa berakibat pada kondisi kesehatan bagi yang merokok serta masyarakat di sekelilingnya. Harapannya dengan penekanan itu, maka orang merokok akan bisa terkurangi. “Minimal kita tidak menyediakan tempat bagi orang untuk merokok,” ujarnya.

Sebelumnya, dengan aturan kawasan terbatas merokok, masih bisa menyediakan ruang merokok. Ruang merokok tersebut berada di dalam gedung yang dianggap masih belum maksimal. Sehingga, dengan adanya perda baru nantinya ruang merokok akan ditiadakan.

Dalam aturan awal, hanya di ruang lingkup pendidikan dan kesehatan yang hanya dijadikan tempat dilarang merokok. Namun, dalam usulan perda baru nantinya semua kawasan akan diberlakukan aturan yang sama.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, tarik ulur perda kawasan tanpa rokok memang sempat terjadi. Perda tersebut difokuskan pada penyelamatan anak-anak dan ibu hamil serta orang yang tidak merokok. Karena itu, jika nantinya ruang rokok tetap disediakan harus terhubung pada bangunan luar. “Jadi jangan berada di dalam gedung yang kami anggap tetap menggangu,” ujarnya.

Politisi PKS ini menegaskan, jika semua kawasan tanpa rokok, pihaknya meminta pemkot mengevaluasi perda yang sebelumnya ada. Penerapan sanksi hingga penegakan perda tersebut dianggap masih kurang. Sehingga, jika perda kawasan tanpa rokok diterapkan maka pemkot juga harus sinergi. “Jangan asal buat perda tapi praktik di lapanggannya ya biasa saja,” pungkasnya.(vga/no)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia