Senin, 20 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Sukseskan JKN-KIS, Kejari Lamongan Siap Tindak Perusahaan Bandel

03 Agustus 2018, 09: 29: 39 WIB | editor : Aries Wahyudianto

ISTIMEWA

ISTIMEWA (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

Kepala Kejaksaaan Negeri (Kejari) Lamongan, Diah Yuliastuti, menyampaikan kesiapannya beserta jajaran untuk mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini ditegaskannya dalam Forum Koordinasi Kepatuhan: Evaluasi dan strategi kepatuhan di Lamongan, yang diselenggarakan di Warung Apoeng Rahmawati, Lamongan, Rabu (25/07) “Program ini berdasarkan undang-undang adalah wajib, jadi semua harus mematuhi. Apabila ada yang tidak patuh bisa jadi ada potensi Negara yang hilang dan kita harus cegah itu”, pungkasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kejaksaan akan menjadi ultimatum remedium apabila semua langkah yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak digubris perusahaan. “Dalam Bahasa hukum kejaksaan adalah obat terakhir untuk proses penegakan kepatuhan jaminan kesehatan nasional. Kemarin juga kita sudah memanggil 3 badan usaha yang terindikasi tidak patuh” tambah wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Forum tersebut.

Acara yang juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Lamongan, Moh. Kamil, serta Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Lamongan, Win Undari, ini membahas tentang penegakan kepatuhan untuk memastikan seluruh badan usaha untuk mendaftarkan seluruh karyawannya secara lengkap dan benar, serta membayarkan iuran sesuai dengan aturan.

"Forum ini merupakan evaluasi dari upaya-upaya yang sudah dilakukan bersama dalam meningkatkan kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja terhadap implementasi Program JKN-KIS." ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Galih Anjungsari,

Ia optimis, pertemuan tersebut dapat mendobrak tingkat kepatuhan badan usaha di Lamongan dengan cara melaksanakan langkah-langkah yang disepakati, di semester ke – 2 tahun ini. “Kita akan padukan data antara BPJS Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang sudah diatur” tutup Ibu yang juga lulusan kedokteran Hang Tuah Surabaya ini. (ar/rp)

(sb/ris/ris/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia