Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

KPU Temukan Tiga Bacaleg Terindikasi Kasus Korupsi

24 Juli 2018, 13: 25: 28 WIB | editor : Wijayanto

DAFTAR: Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo, menyalami Ketua KPUD Jatim, Eko Sasmito, setelah mendaftarkan bacaleg dari Partai Demokrat Jatim di Kantor KPUD Jatim, Selasa (17/7).

DAFTAR: Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo, menyalami Ketua KPUD Jatim, Eko Sasmito, setelah mendaftarkan bacaleg dari Partai Demokrat Jatim di Kantor KPUD Jatim, Selasa (17/7). (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

Surabaya - KPU Jatim menemukan tiga bakal calon legislatif (bacaleg) terindikasi pernah melakukan pidana korupsi. KPU pun mencari bukti guna menguatkan sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto mengatakan, tiga nama bacaleg tersebut masih data awal. Pihaknya akan mencari bukti lainnya, yakni inkracht dari Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya. Jika memang terbukti, maka ketiga bacaleg itu akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Data awal kami terindikasi terlibat pidana korupsi," ujar Arba, Senin (23/7).

Hanya saja, mantan anggota KPU Malang tersebut, masih merahasiakan ketiga namanya. Setidaknya hingga fakta-fakta dari persidangan terbukti. “Kita bersama mengetahui ada beberapa nama di masa lalu diberitakan melakukan pidana korupsi maka itu menjadi bukti awal untuk diklarifikasi. Sejauh ini masih ada tiga nama," sebutnya.

Dijelaskan Arba, pada peraturan KPU disebutkan ada tiga kategori pelanggaran pidana. Di antaranya kasus korupsi, pidana seksual terhadap anak dan kasus penyalahgunaan narkoba. Ketiga hal tersebut dapat menggagalkan bacaleg untuk bertarung di 2019. Meski sempat mendapat pro dan kontra terkait aturan ini, tampaknya KPU tetap menerapkan aturan tersebut.

"Sebenarnya bukan hanya korupsi. Tetapi pidana asusila terhadap anak dan pidana narkoba. Kami menuntutnya di dalam surat keterangan di formulir BB1 yang menyatakan tidak pernah terlibat pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun," urainya.

Arba menguraikan, jika memang ditemukan bukti, maka KPU Jatim akan memberikan kesempatan bagi parpol untuk mengganti bacaleg sebelum tanggal 31 Juli 2018 mendatang. “Hasil klarifikasi itu dijadikan landasan untuk tidak meloloskan bacaleg. Kami memberikan kesempatan kepada parpol untuk mengganti bacaleg sampai dalam masa perbaikan sampai tanggal 31 mendatang," tandasnya.

Saat ini KPU Jatim masih melakukan verifikasi terkait persyaratan pencalegan 2019. Hingga kemudian mengumumkan menjadi daftar caleg sementara (DCS) pada Agustus mendatang. Selama DCS masyaakat bisa memberikan masukan terkait daftar bacaleg. Sampai pada September mendatang ditetapkan menjadi daftar caleg tetap (DCT).(bae/no)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia