Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Impor 5 Sapi Harus Sertakan Satu Sapi Indukan

20 Juli 2018, 16: 20: 54 WIB | editor : Wijayanto

JAGA POPULASI: Sapi di RPH Kedurus. Dalam perda tersebut ada aturan apabila impor sapi, setiap lima ekor sapi harus ada satu indukan.

JAGA POPULASI: Sapi di RPH Kedurus. Dalam perda tersebut ada aturan apabila impor sapi, setiap lima ekor sapi harus ada satu indukan. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - DPRD Jatim saat ini tengah mematangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina. Tujuannya dari aturan tersebut adalah menjaga ketersediaan stok daging di Jatim.

Sebenarnya pemprov telah memiliki perda tentang pengendalian ternak sapi yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012. Namun, dianggap selama ini perda tersebut kurang kuat, terutama soal impor sapi.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto mengatakan, dalam perda yang lama ada aturan melarang impor sapi. Kondisi tersebut sangat sulit untuk akhir-akhir ini, mengingat stok daging sapi selalu kurang bagus. Maka dari itu dibutuhkan landasan hukum guna memberikan solusi baru.

"Dalam perda tersebut apabila impor sapi harus ada aturan, yaitu setiap lima impor sapi harus ada satu indukan," ujar Subianto, Kamis (19/7).

Indukan yang disyaratkan itu, lanjut politisi Partai Demokrat tersebut, sebagai upaya pengembangbiakan. Syarat ini berlaku juga bagi koperasi ternak yang akan mendatangkan impor sapi. Hanya perbedaannya, 10 ternak sapi berbanding satu indukan sapi betina. 

"Sekali lagi  saya tegaskan, pada intinya perda pengendalian ternak sapi betina nanti endingnya adalah untuk meningkatkan populasi sapi," jelasnya.

Memang, diakui Subianto, stok sapi di Jatim cukup banyak. Dari data yang diungkapkan masih berkisar 4 juta ekor. Kendati demikian, jumlah itu tidak bisa dijadikan patokan. Pasalnya, tidak semua pemilik sapi bertujuan memotongnya. Ada juga yang menganggap sapi sebagai simpanan atau yang disebutnya rojo koyo. Sehingga meskipun jumlahnya besar, jika tidak di sembelih nggak ada artinya.

Kedepan, Komisi B akan minta data ke Dinas Peternakan dan menghitung bahwa sapi-sapi yang ada saat ini untuk kepentingan dan kebutuhan konsumsi. Dengan begitu data sapi yang dagingnya bisa dikonsumsi menjadi jelas. Masyarakat pun tidak resah jika data yang diungkapkan riil di lapangan.

"Masyarakat kita saat ini menganggap sapi sebagai celengan. Komisi B berharap, nantinya peternak itu oriented profit, artinya waktu dijual ya dijual. Jadi bisa diatur sehingga tidak akan terjadi lagi kekurangan populasi sapi di Jatim," bebernya. (bae/nur)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia