Selasa, 15 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Sekolah Harus Evaluasi, Dispendik Diminta Tak Langgar Kuota

Sekolah Swasta Kekurangan Siswa

18 Juli 2018, 16: 48: 23 WIB | editor : Wijayanto

DIKELUHKAN: Suasana PPDB di salah satu SMP di Surabaya beberapa waktu lalu. Terkait masalah sekolah kekurangan murid, DPRD Surabaya menyarankan perlunya evaluasi, baik dari pihak Dispendik maupun sekolah sendiri.

DIKELUHKAN: Suasana PPDB di salah satu SMP di Surabaya beberapa waktu lalu. Terkait masalah sekolah kekurangan murid, DPRD Surabaya menyarankan perlunya evaluasi, baik dari pihak Dispendik maupun sekolah sendiri. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Komisi D DPRD Surabaya meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengevaluasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri dan swasta. Masalah kekurangan siswa di beberapa SMP swasta juga harus jadi perhatian serius.

Ketua Komisi D Agustin Poliana mengatakan, Pemkot Surabaya harus memiliki regulasi batasan atau pengendalian pembangunan sekolah. Hal ini menurutnya penting untuk menghindari persaingan tidak sehat antar sekolah di Surabaya. "Harus ada evaluasi yang tepat sehingga berbagai permasalahan bisa ada jalan keluar yang terbaik," katanya, Selasa (17/7).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, Dispendik juga harus bisa mengevaluasi sekolah swasta. Jika kekurangan siswa berarti butuh perbaikan kualitas agar jumlah siswa bisa meningkat. "Evaluasi juga harus dilakukan oleh sekolah masing-masing. Apa yang kurang," ujarnya.

Sehingga bagi SMP yang masih kekurangan siswa, Agustin berharap, pihak sekolah evaluasi diri. Alih-alih menganggap hal itu jadi masalah. Harus jadi penyemangat agar tahun ajaran selanjutnya ada peningkatan jumlah siswa.

Sebelumnya, beberapa pengelola SMP swasta di Surabaya datang untuk mengadu kepada pihak DPRD. Mereka mengeluh karena jumlah siswa yang mendaftar di tahun ajaran baru ini turun drastis dan menjadikan mereka kekurangan siswa.

Agustin menegaskan, jika sekolah swasta memiliki kualitas yang baik pasti akan dicari oleh orang tua siswa. Sebaliknya, jika sekolah tersebut asal-asalan maka akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Menurutnya, dari sisi evaluasi PPDB, Dispendik harus bisa meningkatkan kualitasnya. Banyak keluhan yang harus ditambal agar masyarakat tidak tercedarai dengan proses PPDB yang tidak memuaskan.

Semetara itu anggota komisi D DPRD Surabaya dari fraksi PKS Ibnu Shobir ikut angkat bicara. Menurunnya jumlah peminat tersebut akan mematikan eksistensi SMP swasta. Untuk itu Shobir meminta Dispendik patuh pada peraturan yang sudah ditentukan, khususnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 47 Tahun 2013 yang menyebut kuota mitra warga adalah 5 persen. ”Kalau ini tidak dilanggar Dispendik, pasti SMP swasta tidak kekurangan murid,” jelasnya.

Shobir berusaha untuk mencari cara yang tepat mengatasi permasalahan ini, karena akan berdampak buruk bagi nasib guru swasta, "Otomatis pihak sekolah akan memberhentikan beberapa tenaga pendidiknya, oleh karena itu kami masih mencari titik temu dari permasaahan ini," ujarnya.

Shobir juga meminta para guru sekolah swasta yang tergabung dalam musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta kembali berkirim surat ke Wali Kota Tri Rismaharini. Karena pertemuan dengan orang nomor satu di Surabaya itu sangat penting, setelah para kepala SMP swasta tidak menemukan solusi saat berdialog dengan Kepala Dispendik Surabaya beberapa waktu lalu. (vga/gin/nur)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia