Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Dewan Desak Pemkot Ambil Alih Pembangunan Overpass

13 Juli 2018, 15: 53: 05 WIB | editor : Wijayanto

BUTUH PERHATIAN : Pembangunan overpass tuntas dan underpass di Bundaran Satelit Jalan Mayjend Sungkono hingga kini baru terealisasi 30 persen.

BUTUH PERHATIAN : Pembangunan overpass tuntas dan underpass di Bundaran Satelit Jalan Mayjend Sungkono hingga kini baru terealisasi 30 persen. (VEGA DWI ARISTA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Lambannya pembangunan underpass di Bundaran Satelit Jalan Mayjend Sungkono dikritisi oleh DPRD Surabaya. Pembangunan proyek yang didanai oleh Corporate Social Responsibility (CSR) pengembang sejak 2015 tersebut hingga kini belum rampung.

Komisi C DPRD Surabaya menilai bahwa, pembangunan underpass tersebut membutuhkan waktu yang cepat untuk memangkas kemacetan jalan di kawasan padat kendaraan tersebut. Malah, komisi yang salah satunya membidangi pembangunan itu mengusulkan jika Pemkot Surabaya mengambilalih pembangunan dengan anggaran APBD.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, proyek underpass yang diperkirakan menelan anggaran Rp 74,3 tersebut sebenarnya akan dikerjakan dengan anggaran APBD. Namun, karena keinginan dari pengembang kawasan Bunderan satelit maka proyek tersebut akhirnya dikerjakan dengan anggaran CSR oleh 26 pengembang. “Jika dikerjakan melalui APBD, pemkot sangat bisa,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, saat ini proyek tersebut pengerjaannya masih 30 persen. Dalam kurun waktu 3 tahun seharusnya underpass tersebut bisa segera rampung. Namun, kenyataannya belum bisa difungsikan dalam waktu dekat. “Kan eman-eman jika masih lama difungsikan,” terangnya.     

Menurutnya, saat ini penyelesaian jalan baru di sisi overpasss. Sebelumnya, Komisi C juga telah memanggil DPD REI Jatim untuk meminta klarifikasi terkait perkembangan pembangunan tersebut. “Alasannya masih ada pengerjaan PDAM waktu itu, tapi kok sudah beres belum ada lanjutan lagi,” ucapnya.

Dia menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada realisasi apapun dari REI, maka Komisi C akan mengusulkan pemkot mengajukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018 untuk mengambil alih proyek tersebut. “Kebutuhannya sangat mendesak,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh anggota Komisi C Vincensius Awey. Politisi Partai Nasdem tersebut meminta agar dalam masa kerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini proyek tersebut rampung. “Masak harus dilanjutkan pengganti Bu Wali Kota,” ujar Awey.

Dia menegaskan, pengambilalihan proyek tersebut dirasa sangat penting karena kebutuhannya sangat mendesak. Jika penyelesaian proyek tersebut tidak bisa ditargetkan untuk segera rampung maka lebih baik menggunakan APBD. “Kita sangat bisa dan kita mendukung pakai APBD,” ujarnya.

Anggota Komisi C lainnya Endi Suhandi juga mendukung untuk meminta klarifikasi dari pemkot dan REI terkait perkembangan proyek CSR tersebut. “Bagaimana perkembangannya dan keputusan lanjutan maka kami ingin dengar secara lansgung,” ucap anggota Fraksi Gerindra ini.

Seperti diketahui, jalan overpass yang juga jadi penghubung Jalan HR Muhammad tersebut memiliki panjang 175 meter yang saat ini sudah rampung dikerjakan. Sedangkan, untuk underpass sepanjang 466 meter dan lebar 18 meter dengan kedalaman 5,5 meter.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Ery Cahyadi mengatakan, komunikasi dengan pengembang pembangunan underpass sudah dilakukan. Komitmen untuk menyelesaikan proyek CSR tersebut sangat tinggi. “Ditargetkan akan segera rampung. Itu komitmen pengembang,” katanya.(vga/no)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia