Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik

PAN Siap Sinergikan APBD 2019 dengan Nawa Bhakti Stya

10 Juli 2018, 13: 55: 25 WIB | editor : Wijayanto

Politisi PAN, Agus Maimun

Politisi PAN, Agus Maimun (NET)

Share this      

SURABAYA - Dukungan partai politik terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, yang unggul dalam Pilgub 2018,  terus berlanjut. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, melalui kadernya yang duduk di DPRD Jatim siap mengawal progam Nawa Bhakti Stya dari sisi anggaran.

Bendahara DPW PAN Jatim Agus Maimun mengatakan, pihaknya siap mengawal program yang telah dicanangkan Khofifah-Emil dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. Mengingat pembahasannya segera dimulai bulan depan. “Kami akan kawal tahun pertama Khofifah-Emil. Tentunya untuk perencanaan kebijakan umum anggaran (KUA) serta Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), serta RAPBD 2019,” ujar Agus saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (9/7).

Politisi yang juga menjadi  ketua Fraksi PAN DPRD Jatim itu, penganggaran APBD 2019 masih menjadi kewenangan gubernur yang menjabat sekarang, yakni Soekarwo. Namun, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut secara eksplisit telah mempersilahkan tim transisi masuk. “Sehingga kami memastikan dalam visi misi itu masuk dalam pokok pikiran KUA PPAS RAPBD tahun depan,” jelasnya. Program kerja yang disusun Khofifah-Emil pun bisa digulirkan sejak tahun pertama menjabat.

Kendati siap melakukan pengawalan terhadap program gubernur terpilih, tetapi Agus mengaku sampai sekarang belum menerima nama-nama tim transisi. “Kami menyakini, Bu Khofifah akan mengajak bicara seluruh partai politik pengusung. Dan seluruh stake holder untuk bersama membicarakan program Nawa Bhakti Satya yang sudah di navigasi kan sejak beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Perlu diketahui, hasil rekapitulasi suara oleh KPU Jatim, Sabtu (7/7) lalu menempatkan Khofifah-Emil unggul atas pasangan lain Gus Ipul-Puti dengan selisih 7,11 persen. Saat ini KPU Jatim tengah menunggu adanya gugatan yang masuk ke Makamah Konstitusi. Jika sampai tiga hari tidak ada gugatan yang masuk, maka KPU segera menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Hanya saja, Khofifah-Emil masih harus menunggu hingga Maret 2019 untuk pelantikannya. Ini menunggu masa jabatan dari gubernur yang sekarang, Soekarwo selesai Februari tahun depan.

Sementara itu, terkait kemungkinan adanya wacana gugatan, ketua tim kukasa hukum dan advokasi pasangan Khofifah-Emil, Hadi Mulyo Utomo menilai hal tersebut tidak bisa dilakukan. Pasalnya, sesuai Peraturan MK No. 5 Tahun 2015, untuk pilkada yang jumlah penduduknya sama atau lebih dari 12 juta jiwa seperti Jatim, maka syarat maksimal batasan selisih suaranya 0,5 persen. Sedangkan selisih suara di pilgub Jatim mencapai 7,1 persen.

“Dengan selisih suara lebih dari 0,5 persen, maka tidak ada legal standing untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK. Apalagi ini selisihnya 7,1 persen. Saya kira sulit permohonan itu diterima,” kata Hadi. (bae/nug)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia