Kamis, 23 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Pakai Perda Baru Pendapatan Parkir Bisa Capai Rp 70 M

21 Juni 2018, 04: 20: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

Suasana parkir zona di Jalan Sedap Malam

Suasana parkir zona di Jalan Sedap Malam (dok)

Share this      

SURABAYA – Disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Parkir diperkirakan akan meningkatkan pendapatan parkir yang sangat signifikan. Peningkatan yang bisa mencapai Rp 70 miliar tersebut sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan perda yang baru saja diselesaikan oleh pansus Perda Penyelenggaraan Parkir. 

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Machmud mengatakan, pendapatan parkir per tahun yang hanya sekitar Rp 40 miliar diperkirakan banyak mengalami kebocoran. Hal tersebut bisa ditambal dengan praktek dari sejumlah pasal di perda yang menguntungkan Pemkot Surabaya sebagai pengelola parkir. 

“Jika ada perdanya tingal nanti Dishub (Dinas Perhubungan, Red) bisa mengaplikasikan di lapangan,” katanya, Selasa (19/6). 

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, Dishub mempunyai pegangan baru dalam menerapkan parkir progresif atau parkir yang terkena biaya tinggi jika berlama-lama saat parkir kendaraan. Di antaranya, jika memarkir kendaraan terlalu lama terkena sanksi berupa pembayaran karcis parkir maksimal sebanyak 12 kali dari tarif yang ada. 

“Sudah ada aturannya yang melekat dan bisa diterapkan,” jelasnya. 

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini menambahkan, di sisi lain dampak dari perda tersebut yakni akan dibangunnya sejumlah gedung parkir baru di Surabaya. Dishub Surabaya saat ini sudah menyiapkan beberapa lokasi yang akan dibangun gedung parkir pada 2018 dan 2019. 

“Gak ada parkir liar di bahu jalan. Semua parkir resmi dan masuk PAD,” ucapnya. 

Menurutnya, dari dua potensi tersebut pendapatan parkir Dishub akan meningkat. Selama ini, jika parkir di jalan di kelola oleh juru parkir (jukir) yang lahannya milik warga atau orang luar Dishub, diperkirakan banyak mengalami kebocoran. Tentunya, dengan diterapkannya sistem parkir elektronik di sejumlah lokasi bisa menekan kebocoran. "Nanti uang parkir langsung masuk kas pemkot," imbuhnya.

Dia menambahkan, dengan adanya aturan parkir baru, nanti perbaikan pelayanan parkir di Surabaya juga harus ditingkatkan. Pendapatan yang diperoleh harus setara dengan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir. “Jukir juga harus diberi pemahaman terkait aturan baru yang melekat pada jasa parkir,” terangnya. 

Sementara itu, mantan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Parkir DPRD Surabaya Junaedi mengungkapkan, raperda yang telah disahkan tersebut mencakup asuransi kehilangan kendaraan bermotor, baik roda empat maupun dua saat parkir di tempat parkir legal. 

“Kami ingin Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menindaklanjutinya dengan membuat tambahan berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) atau aturan teknis lainnya untuk tata cara mengurus klaim asuransi,” tandasnya. (vga/nur) 

(sb/vga/jek/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia