Sabtu, 25 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Ciptakan Pemilu Damai, Bawaslu-KPU Sosialisasi ke Kampus

07 Juni 2018, 14: 31: 22 WIB | editor : Wijayanto

PEMILU DAMAI: Fandi Utomo (dua dari kiri) saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Pesta Demokrasi dan Mendukung Pemilu Damai di wilayah Jatim, di kampus Untag Surabaya, Rabu (6/6).

PEMILU DAMAI: Fandi Utomo (dua dari kiri) saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Pesta Demokrasi dan Mendukung Pemilu Damai di wilayah Jatim, di kampus Untag Surabaya, Rabu (6/6). (LAININ NADZIROH/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Menjelang pemilihan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Timur, suhu politik mulai memanas. Karena itu perlu kesadaran semua pihak untuk melakukan pesta demokrasi dan menciptakan pemilu damai.

“Pemilu sebenarnya banyak aturan-aturan, ada UU tentang legislatif dan juga isu-isu krusial,” kata Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito di acara sosialisasi Pesta Demokrasi dan Mendukung Pemilu Damai di wilayah Jawa Timur, di kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

Saat ini, banyak isu yang muncul. Mulai dari adanya metode konversi suara ke perolehan kursi. Juga tentang keterwakilan perempuan. Tentu saja, untuk membuat pesta demokrasi yang baik, maka harus ada support dari semua elemen masyarakat untuk menciptakan pemilu yang kondusif.

Selain Eko Sasmito, hadir juga sebagai pembicara sosialisasi tersebut Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward S, dan anggota Pansus RUU Pemilu Fandi Utomo. Fritz mengungkapkan bahwa lembaganya memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Tentu saja, untuk pengawasan tersebut, juga dilakukan bersama rakyat.

Sebenarnya, proses demokrasi di Indonesia cukup baik dan lebih maju dibandingkan negara Vietnam, Laos, dan sebagainya. Harapannya jika demokrasi berjalan baik, maka ekonomi pun semakin meningkat.

Sementara itu, Fandi Utomo menyatakan, bahwa Bung Karno menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Namun, bangsa ini lebih cinta kemerdekaan.

Untuk bisa menciptakan partisipasi politik, maka perlu ada aktivitas rakyat yang diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan. Untuk bisa menumbuhkan partisipasi politik, maka harus ada pendidikan pemilih. Misalnya memberikan penjelasan kepada tetangga atau pun warga sekitarnya apa arti pentingnya pemilu. Juga dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban peserta pemilu.

Misalnya saja, untuk hak semua dilakukan secara adil. Sedangkan untuk kewajiban dilarang menggunakan isu SARA, hoax, dan melakukan money politics. Acara kemarin, mendapat sambutan hangat dari peserta. Berbagai pertanyaan banyak diajukan peserta sosialisasi. (nin/hen)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia