Minggu, 16 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Sistem Zonasi Tumbuhkan Sekolah Favorit Baru

04 Juni 2018, 16: 48: 54 WIB | editor : Wijayanto

SISTEM ZONASI: Siswa sedang mendaftar ke SMAN 2 Surabaya.

SISTEM ZONASI: Siswa sedang mendaftar ke SMAN 2 Surabaya. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo tetap melanjutkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pasalnya, sistem ini dianggap sebagai upaya pemerataan pendidikan. 

“Awal dari pemberlakuan sistem zonasi adalah adanya sekolah favorit dan tidak favorit. Sementara di satu sisi ada sekolah yang kekurangan siswa, khususnya yang berada di wilayah pinggiran,” ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, Minggu (3/6). 

Diakuinya, ide sistem zonasi ini ada setelah pihaknya mengundang lembaga pendidikan dari luar negeri untuk memetakan kondisi pendidikan di Jatim. Terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hasilnya, lembaga itu memberikan masukan berupa perlunya mengubah pola pikir atau pandangan orang tua siswa soal sekolah favorit. Sistem zonasilah yang dianggap dapat menumbuhkan sekolah favorit baru di zona-zona sekitar tempat tinggal. 

Dengan begitu, orang tua tidak lagi bingung mencari sekolah yang menurut mereka bagus. Karena secara tidak langsung kualitas sekolah merata. Selain menghilangkan anggapan sekolah pinggiran. Sehingga jumlah siswa bisa semakin merata. “Orangtua jadi tidak kebingungan mencari sekolah,” jelasnya. 

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar Jatim, Sahat Tua Simandjutak menilai sistem zonasi sudah sangat baik untuk memeratakan pendidikan di Jatim. Oleh karenanya, pihaknya minta agar masyarakat memahami aturan tersebut dan jangan sampai orang tua salah pilih. 

Menurutnya, untuk memberikan pemahaman tentang PPDB ditingkat SMA/SMK ini, pihaknya berharap kepada pemprov terutama Dinas Pendidikan untuk terus melakukan sosialisasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat paham masalah PPDB ini. 

Ia menambahkan, DPRD Jatim saat ini terus berjuang untuk menyakinkan pihak eksekutif terutama kepada Gubernur jatim supaya pada tahun mendatang agar SMA/SMK memperoleh subsidi biaya gratis bagi siswa miskin. Sebab, SMA/SMK sekarang inj sudah kewenangan Pemprov Jatim. “Dari sisi pendanaan dan fiskal kita memang belum mampu untuk subsidi SMA/SMK Gratis. Tapi saat ini mulai diagendakan dimasukan ke APBD tentang sekolah gratis di Jatim," tandasnya. (bae/no)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia