Selasa, 17 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Perubahan RTRW Harus Dilaporkan ke Pemprov

17 Mei 2018, 16: 09: 20 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (JPNN)

Share this      

SURABAYA - Perubahan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) yang dilakukan kabupaten/kota seluruhnya harus dilaporkan kepada Pemprov Jatim. Hal ini guna memudahkan dalam melakukan sinkronisasi.

Penegasan itu disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Pansus Perda RTRW DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, di SUrabaya, Rabu (16/5).

Sahat pun mencontohkan seperti di Surabaya ada perubahan peruntukan RTRW yang tidak dilaporkan oleh Pemkot.

"Seperti di Jalan Manyar Kertoarjo yang kini banyak berdiri pusat bisnis, apartemen sebelumnya adalah kawasan perumahan, pemerintahan kota harus segera membuat perubahan perda tata ruang kota," ujar Sahat, Rabu (16/5).

Disebutkan politisi Partai Golkar ini, pemkot seharusnya konsultasi ke pemprov. Sebab, setiap perubahan detail tata ruang itu harus dikonsultasikan pada pemerintah satu tingkat di atasnya. Aturan tersebut terdapat dalam Perda dan Undang-undang tata ruang. "Harus dilaporkan," tandasnya.

Senada dengan Sahat, Mantan Ketua Pansus Perda RTRW Agus Maimun mengatakan, meski tidak ada sanksi pidana, memang seharusnya kepala daerah tunduk dan patuh pada Perda RTRW. Mengingat keberadaan RTRW pemerintahan dibawahnya harus sinkron dengan yang di atas dengan alasan menjaga lingkungan.

"Menjaga keseimbangan lingkungan itu penting. Karena antara RTRW milik kab/kota harus berkaitan. Jika tidak maka dipastikan lingkungan akan rusak dan merugikan masyarakat," kata Agus.

Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Sekdaprov Jatim Anom Surahno mengatakan, perubahan RTRW kabupaten/kota pada dasarnya bisa berubah. Asalkan persetujannya sesuai dengan rencana nasional. Bagi yang sudah ditetapkan, maka harus ada persetujuan menteri agraria dan tata ruang. Baru bisa dilakukan perubahan.

"Ada memang yang tidak dilaporkan. Artinya begini, misalnya untuk zonasi pasti dilaporkan. Tapi untuk spesifikasi langsung ke pusat. Kita biasa hanya meneruskan ke pemerintah pusat dari hasil yang telah ditetapkan kalau ada perubahan," kata Anom.

Dia menjelaskan, untuk zonasi pada detail tata ruang kabupaten/kota tidak bisa diubah. Biasanya setelah pengajuan perubahan, Anom melakukan pengecekan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ada planologi zonasi milik pemprov yang yang akan disesuaikan dengan punya kabupaten/kota. "Kalau itu bukan zona ekonomi, tidak mungkin bisa berubah," tandasnya. (bae/hen)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia