Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Kasus Korupsi Kredit Bank Mandiri Rp 172 M Mandek 4 Tahun

04 Mei 2018, 17: 38: 25 WIB | editor : Wijayanto

TERDAKWA: Bos PT Samudera Bahtera Agung (SBA) Edi Gunawan Thamrin saat menjalani sidang.

TERDAKWA: Bos PT Samudera Bahtera Agung (SBA) Edi Gunawan Thamrin saat menjalani sidang. (istimewa)

Share this      

SURABAYA - Mandeknya penanganan kasus dugaan kasus korupsi kredit macet Bank Mandiri senilai Rp 172 miliar mencuat. Meski kasus ini sudah disidangkan pada tahun 2014 lalu, namun perkara yang menyerat terdakwa Edi Gunawan Thamrin sebagai terdakwa belum juga usai dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Heru Kamarullah, menjelaskan lambannya perkara bos PT Samudera Bahtera Agung (SBA)yang beralamat di Jalan Perak Timur ini disebabkan karena pihaknya belum menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) RI.

"Hingga saat ini kami belum menerima petikan maupun salinan putusan terkait perkara tersebut, walaupun kita sudah berkirim surat melalui Pengadilan Negeri Surabaya," ujar Heru saat dikonfirmasi, Kamis (3/5).

Heru menambahkan, surat tersebut sudah dilayangkan sejak November 2017 lalu. Isinya mempertanyakan soal kapan turunnya salinan putusan perkara ini. Namun belum ada jawaban dari pengadilan.

“Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan pengadilan untuk segera mengirimkan kutipan maupun salinan putusan agar putusan tingkat kasasi bisa segera dieksekusi,” tandasnya,.

Perkara ini jadi atensi jaksa setelah pihaknya mendengar informasi terkait vonis yang sudah dijatuhkan hakim kasasi terhadap terdakwa Edi Gunawa Thamrin. Dia divonis sepuluh tahun penjara oleh hakim MA.

Padahal, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 52A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU 49/2009”), menyatakan bahwa pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sujatmiko mengakui jika  hingga saat ini pihaknya baru menerima petikan putusan perkara tersebut dari MA. "Petikan putusan kami terima sejak Agustus 2017 lalu. Namun hingga saat ini salinan putusan belum kami terima dari MA," ungkap Sujatmiko saat ditemui di PN

Selanjutnya, Sujatmiko bakal langsung menanyakan ke MA RI soal salinan putusan perkara ini. "Karena memang sudah terlalu lama. Kita jadikan atensi, terutama bagi penanganan perkara bagi Pengadilan Tipikor," imbuhnya.

Kasus ini berawal saat PT Samudera Bahtera Agung (SBA) mengajukan kredit ke Bank Mandiri senilai Rp 172 miliar pada tahun 2008 lalu. Dalam pengajuannya, PT SBA mengagunkan 15 kapal kargo miliknya. Tahun 2010, kredit tersebut macet. Sisa kredit Rp 90 miliar tidak dibayar oleh PT SBA.(yua/no)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia