Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Jelang Ramadan, Pemerintah Diminta Waspadai Stok Cabai

30 April 2018, 16: 07: 42 WIB | editor : Wijayanto

ANTISIPASI: Pedagang cabai di Pasar Wonokromo. DPRD Jatim meminta pemprov mewaspadai stok cabai jelang Ramadan dan Lebaran.

ANTISIPASI: Pedagang cabai di Pasar Wonokromo. DPRD Jatim meminta pemprov mewaspadai stok cabai jelang Ramadan dan Lebaran. (DOK/JPNN)

Share this      

SURABAYA - DPRD Jatim menilai diantara kebutuhan pokok yang perlu diwaspadai jelang Ramadhan dan lebaran adalah komoditi cabai. Legislatif berharap pemerintah bisa mengantasipasinya. “Harga sembilan bahan pokok di Jatim masih aman. Kecuali yang bicara kayak cabai, bergantung real time pada saat hari itu. Misalkan 2 Minggu akan datang. Tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, di gudang-gudang,” ujar anggota Komisi B bidang perekonomian Agus Maimun, Minggu (29/4).
Kendati demikian, politisi PAN tersebut mengungkapkan, kondisi cabai saat ini masih aman. Stok di Jatim masih terkendali. “ Saat ini masih ada peta cabai di Jatim tetapi keadaan yang akan datang itu yang kita belum tahu,” tuturnya.
Perlu diketahui, berdasarkan hasil monitoring, Direktur Perlindungan Hortikultura Kementan, luas lahan cabai rawit merah yang siap panen saat di Kabupaten Blitar saat ini mencapai 6.950 hektar atau 43 persen dari target luas panen per bulan secara nasional yaitu sebesar 16.000 hektar per bulan. Produktivitas varietas cabai rawit lokal Blitar mencapai 8 ton per hektar.
Bahkan panen ini terus berlanjut hingga bulan Juni karena petik cabai hingga 16 kali dalam semusim. Artinya, kebutuhan untuk Ramadhan hingga Lebaran nanti tentu aman. Produksi dari Blitar sendiri sangat tinggi mencapai 80 ton per hari sehingga mampu memasok surabaya hingga jakarta, sambungnya.
“Untuk komoditi yang lain, kami harap kabupaten/kota juga pro aktif dengan pemprov dalam monitoring dan mantau pergerakan bahan pokok. Sehingga tidak hanya dimonitor tetapi reaksi yang akan dilakukan pemerintah itu bisa segera tepat sasaran,” tegasnya.
Saat ini diakui, antisipasi harga bahan pokok dengan sistem monitoring di Disperindag. Monitoring itulah, kata Agus Maimun yang diandalkan untuk early warning. . Terlepas dari kondisi stok bahan pangan, Politisi PAN itu menghimbau seandainya ada intervensi harga bahan pokok dari pemerintah setidaknya dilakukan dengan tepat. Jangan sampai kenaikan sedikit sudah dianggap melonjak.
“Ada hal yang ditoleransi oleh pemerintah. Karena profit taking pedagang mengambil keuntungan di masa puncak lebaran. Karena memang konsumsi meningkat. Itu fakta. Pemerintah punya ukuran kapan intervensi,” ungkapnya.
Sebalumnya,  Gubernur Jatim Soekarwo meyakinkan bahwa ketersediaan harga bahan pokok masih relatif cukup. Bahkan Jatim menjadi salah satu provinsi yang mensuplai ke 16 belas provinsi di Indonesia.
”Kalau Jatim sendiri sih masih oke untuk kebutuhan bahan pangannya, cuma kita hanya kekurangan di kedelai dan bawang putih saja,” ujar Pakde Karwo, sapaan karib Soekarwo. Gubernur kelahiran Madiun ini menuturkan, saat ini pemerintah sedang impor bawang putih sebanyak 52.000 Ton. (bae/rud)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia