Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Pimpinan dan Ketua Pengadaan Proyek IPAL RPH Jadi Tersangka Korupsi

23 April 2018, 20: 14: 22 WIB | editor : Abdul Rozack

BUMD: RPH Pegirian milik pemkot Surabaya

BUMD: RPH Pegirian milik pemkot Surabaya (Dokumen Radar Surabaya)

Share this      

SURABAYA – Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan intalasi pembagunan air limbah (IPAL) di Rumah Pemotongan Hewa (RPH) Surabaya. 

Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah, Ketua Pengadaan Barang, Sunaryo dan Pimpinan Proyek, Lutfia Rachmad.  Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (19/4). Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, keduanya juga langsung dijebloskan ke tahanan.

“Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya kami lakukan penahanan,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Perak, Andi Ardani. 

 Andi mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi keduanya diduga kuat terlibat kasus korupsi yang merugikan negara Rp 200 juta itu. Sebab dalam proses pembagunan IPAL tersebut, mereka membangunnya tak sesuai bestek. 

“Proyek pembagunan IPAL RPH ini menelan anggaran Rp 3,8 miliar dengan anggaran penyertaan modal tahun 2009. Hanya saja proses pembangunannya tak sesuai, sehingga kasus ini pun dilaporkan,” imbuhnya. Sunaryo dan Rahmad ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1  Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Pidana Korupsi.   

Meski sudah menetapkan dua tersangka, namun Andi mengatakan akan terus fokus mendalami kasus dugaan korupsi ini. Termasuk menggali keterangan dua tersangka terkiat siapa saja yang terlibat dalam pusaran korupsi di RPH. 

“Tak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya,  hanya saja semua harus dibuktikan dengan proses mendalam,” tandasnya. 

 Proses penyelidikan hingga menetapkan dua tersangka dalam kasus RPH ini cukup memakan waktu. Sebab kasus ini sudah dilaporkan sejak Desember lalu. Penyidik harus memeriksa 20 orang saksi dan soerang ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya terkait pembangunan IPAL yang ada di PD RPH Surabaya. 

“Koordinasi dengan ahli ITS sudah kita lakukan. Hasil dari ahli inilah yang salah satunya buat acuan (bukti, Red) penetapan tersangkanya,” kata Lingga Nuarie, Kasi Intel Kejari Perak, beberapa waktu lalu. 

Pengusutan kasus dugaan korupsi pembanggunan IPAL di PD RPH Surabaya ini merupakan produk atau temuan dari Penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak. Selanjutnya penyidik Pidsus menaikkan level pengusutan kasus ini menjadi penyidikan berdasarkan Sprint Prin-02/0.5.4.2/Fd.1/02/2018tertanggal 14 Februari 2018. (yua/no) 

(sb/yua/jek/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia