Kamis, 23 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

9 Ribu Napi Terancam Tak Bisa Nyoblos di Pilgub Jatim

20 April 2018, 15: 44: 04 WIB | editor : Wijayanto

SINERGI: Dari kiri, Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi KPU Jatim Muhammad Arbayanto, Anggota Bawaslu Jatim Totok Hariyono, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (tiga dari kanan) dan Kabag Bin Ops Polda Jawa Timu

SINERGI: Dari kiri, Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi KPU Jatim Muhammad Arbayanto, Anggota Bawaslu Jatim Totok Hariyono, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (tiga dari kanan) dan Kabag Bin Ops Polda Jawa Timu (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat setidaknya 9 ribu narapidana (napi) di lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terancam tidak bisa menyalurkan suaranya di Pilgub Jatim.
Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebab, di antaranya, tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda kependudukan (KTP).
Komisiner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan, data yang masuk ke dalam dirinya menyebutkan setidaknya total ada 19 ribu orang di lapas dan rutan bermasalah. Dari data itu, 10 ribu sudah terverifikasi. Tetapi sisanya 9 ribu orang masih menggantung statusnya. Paling banyak ditemukan di Sidoarjo. Setidaknya ada dua rutan dan empat lapas di Sidoarjo yang butuh perhatian lebih untuk diberikan hak suara saat Pilgub Jatim.
“Ada beberapa problem, seperti tidak bisa menunjukkan NIK, e-KTP dan tidak memiliki surat keterangan (suket),” ujar Anam ketika menandatangani Deklarasi Pilkada Damai 2017 di kantor KPU Jatim, Kamis (19/4).
Padahal, lanjutnya, penghuni lapas ini seharusnya memiliki data diri jelas ketika masuk ke penjara. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam lapas kalau identitasnya tidak jelas. Maka dari itu, Anam mengusulkan agar KPU memiliki aturan tersendiri yang membahas mengenai hal ini. Sebab, rutan ini memang memiliki kekhasan tertentu. “Yang membuat mereka terancam tidak bisa memilih adalah aturan KPU. Maka dari itu kami berharap ada aturan khusus soal lapas,” tuturnya.
Selain data pemilih lapas, yang juga menjadi perhatian Komnas HAM adalah pengungsi Syiah di Jemundo. Pria asal Malang ini mengepresiasi peran pemprov yang telah mengelolanya secara baik. Hanya kini tinggal permasalah lokasi pemungutan suara, apakah dilakukan di Sidoarjo ataukah di Sampang, tempat asalnya. “Yang terpenting mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Mengenai mau diambil atau tidak. Itu terserah mereka,” ungkapnya.
Di tempat yang sama Komisioner KPU Jatim, Muhammad Arbayanto mengatakan, ada dua regulasi sebenarnya yang diterapkan untuk mengatur masalah pemilih lapas, rutan dan rumah sakit. yaitu pertama kebijakan pindah pilih. Di mana untuk pindah pilih ini menggunakan surat form A5. Form ini disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), apabila jumlah pemilihnya tidak terlalu banyak. “Tetapi kalau jumlah pemilihnya banyak maka pihak KPU Jatim akan memakai kebijakan kedua yaitu mendirikan TPS khusus di lapas dan rumah sakit tersebut,” kata Arba’.
Dia mengakui evaluasi dan pengalaman di Pilkada Serentak 2015 dan 2017, sudah mendirikan TPS khusus di lapas. Namun,  banyak para penghuni lapas tidak memiliki identitas. Sehingga pemilihnya tidak terlalu banyak.
"Bahkan penghuni lapas yang ingin menggunakan hak pilihnya juga harus memiliki surat pindah dari PPS asalnya. Dan untuk mendirikan TPS khusus di Pilgub Jatim maka harus ada pencoretan nama di daftar pemilih asalnya," ungkapnya. 
Di tempat yang sama, Kabag Bin Ops Polda Jatim, AKBP Djoko Djohartono menambahkan, untuk persoalan pengungsi Syiah di Jemundo pihaknya siap melakukan pengawalan. Baik itu pencoblosan di Sidoarjo maupun di Sampang. Polda Jatim siap mengamankan jalannya pemungutan suara. “Jemundo sudah lakukan rapat kordinasi. Entah di Jumondo atau Sampang kita siap mengawal,” kata Djoko.
Menanggapi antisipasi, Djoko menyebutkan, hasil patroli cyber selama 2018 ditemukan 7.265 isu provokatif di media sosial. Yang dirinci dari media online sebanyak 2.426, facebook 2.926, twitter 1.158, instagram 777 dan google 1 kasus. “Adapun pelakunya tak hanya akun personal melainkan juga anonim. Sampai sekarang belum menemukan sindikat,” tandasnya. (bae/no)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia