Sabtu, 17 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik
PENDIDIKAN

Aturan BOSDA Dievaluasi

Senin, 16 Apr 2018 13:31 | editor : Aries Wahyudianto

Khoirul Huda

Khoirul Huda (Dok/Radar Gresik)

KOMISI IV DPRD Kabupaten Gresik segera mengevaluasi aturan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dalam aturan tersebut sekolah diminta untuk menalangi terlebih dahulu baru bisa diklaimkan. Kondisi ini dikeluhkan sekolah, lantaran mereka terpaksa mencari pinjaman kesana kemari untuk bisa mendapatkan uang terlebih dahulu.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda menemukan ada sekolah yang terpaksa meminjam uang tabungan siswa agar bisa menalangi kebutuhan operasional sekolah. Selain itu, banyak bendahara sekolah yang mengundurkan diri. “Inikan aneh, adanya BOSDA seharusnya meringankan beban sekolah bukan malah mempersulit seperti ini,” ujarnya.

Menurut dia, pada aturan baru yang diterapkan tahun 2018 ini, sekolah diminta untuk membeli kebutuhannya sendiri terlebih dahulu. Baru kemudian, mengajukan usulan untuk pencairan bantuan. “Jadi beli pakai uang sendiri dulu baru nanti diganti APBD, tidak seperti tahun sebelumnya,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan aturan yang menyulitkan seperti ini harus segera dievaluasi. Jangan sampai persoalan administrasi seperti ini mengganggu kegiatan di sekolah. “Nanti kami akan memanggil OPD terkait untuk melakukan evaluasi aturan pencairan BOSDA,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kabupaten Gresik Mahin belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telefon selulernya hanya terdengar nada deringnya saja.

Sebagai catatan, pada tahun 2018 ini setiap siswa SD mendapatkan bantuan BOSDA sebesar Rp 15 ribu. Sedangkan untuk siswa SMP mendapatkan bantuan BOSDA sebesar Rp 35 ribu persiswa. (rof/ris)

(sb/rof/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia