Minggu, 18 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Pemeriksaan BPK Hanya Uji Sampling

Senin, 16 Apr 2018 13:30 | editor : Aries Wahyudianto

Pengurus Asosiasi Kepala Desa memberikan penjelasan seputar kegiatan uji petik yang dilakukan BPK terhadap 19 kepala desa

KETERANGAN : Pengurus Asosiasi Kepala Desa memberikan penjelasan seputar kegiatan uji petik yang dilakukan BPK terhadap 19 kepala desa (Yudhi/Radar Gresik)

KOTA – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik memastikan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya uji sampling. Sehingga, mereka bisa memastikan pemeriksaan ini bukan terkait adanya temuan. Sebab, uji sampling seperti ini selalu dilakukan BPK setiap tahun.

"Ini uji sampling yang selalu dilakukan BPK setiap tahun," ujar Ketua AKD Kabupaten Gresik Nurul Yatim, kemarin.

Menurut dia, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan Pemerintah Desa. Yang jelas, ini untuk memastikan penggunaan DD memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Hanya untuk mengetahui bagaimana penggunaan DD saja. Apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak," kata dia.

Dikatakan, setiap tahun BPK selalu melakukan uji sampling seperti ini.  Dan desa yang di uji sampling selalu berganti-ganti.  “Jadi 19 desa yang sekarang di uji sampling tidak ada masalah atau temuan,” tegasnya.

Ditambahkan, setiap pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkannya setiap tahun. Dan untuk pemeriksaan tahun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada tahun 2017 lalu. "Untuk penggunaan anggaran 2018 nanti akan diperiksa penggunaannya pada 2019 mendatang," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2018 ini ada 19 desa yang menjadi sampling pemeriksaan BPK. Di antaranya, Desa Balongpanggang (Balongpanggang), Desa Bulurejo (Benjeng), Desa Raci Wetan (Bungah), Desa Tambak Beras (Cerme), Desa Karangandong (Driyorejo), Desa Pandanan (Duduksampeyan), Desa Kedamean (Kedamean) dan Desa Mbaron (Dukun).

Kemudian,  Desa Kramatinggil dan Desa Sidorukun (Gresik), Desa Kedanyang dan Desa Sukorejo (Kebomas), Desa Manyar Sidomukti dan Desa Manyarejo (Manyar), Desa Ndomas (Menganti), Desa Doudo (Panceng), Desa Ujungpangkah (Ujung Pangkah), Desa Sembung (Wringinanom) serta Penggundan (Sidayu).

Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariogi membenarkan adanya klarifikasi yang dilakukan BPK terhadap 19 Desa di 16 Kecamatan. Namun, pihaknya membantah jika hal ini lantaran adannya temuan penyelewengan anggaran. “Iya memang ada klarifikasi BPK, tapi bukan karena ada temuan,” ujarnya. (rof/ris)

(sb/rof/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia