Sabtu, 17 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Events Surabaya

Uji Kir, SIM A Umum dan Moratorium Pengemudi Online Harus Ditaati

Diskusi Angkutan Online Dishub-Radar Surabaya

Senin, 19 Mar 2018 22:23 | editor : Wijayanto

PANEL: Para narasumber dari kanan: Head of Government Affair Grab Indonesia Tri Anreianno, Sekjen DPP Organda Pusat Ateng Haryono MBA, pengamat transportasi MTI Jatim Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno MEng, Kasubdit Hubungan Kerja Kemenaker Sumondang SH MH, Kabag Hukum Ditjen Aptika Kemenkominfo Antonius Malau SH MH, dan Kasubdit Angkutan Orang Ditjen Angkutan Kemenhub Dr. Safri Lupito ATD, MT.

PANEL: Para narasumber dari kanan: Head of Government Affair Grab Indonesia Tri Anreianno, Sekjen DPP Organda Pusat Ateng Haryono MBA, pengamat transportasi MTI Jatim Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno MEng, Kasubdit Hubungan Kerja Kemenaker Sumondang SH MH, Kabag Hukum Ditjen Aptika Kemenkominfo Antonius Malau SH MH, dan Kasubdit Angkutan Orang Ditjen Angkutan Kemenhub Dr. Safri Lupito ATD, MT. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Benang kusut angkutan sewa khusus taksi online masih terus bergulir. Tiga titik permasalahan yang masih terus terjadi, yakni keengganan pengemudi online mengurus izin kir, SIM A Umum dan komitmen aplikator untuk menyetop (moratorium) penerimaan pengemudi (driver) taksi online. 

Tiga permasalahan itu terkuak dalam diskusi bertema “Mencari Titik Tengah Keberadaan Angkutan Online Pasca Pemberlakuan PM No 108 Tahun 2017” di Hotel Bumi Surabaya, Senin (19/3). Diskusi ini digelar oleh Radar Surabaya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jawa Timur. 

Kasubdit Angkutan Orang Direktorat Angkutan Multi Moda Kementerian Perhubungan, Safri Liputo yang hadir sebagai narasumber mengatakan, pengaturan taksi online dibutuhkan. Pasalnya, diterima atau tidak, moda tersebut berada dalam lalu lintas transportasi yang masuk di kategori angkutan umum. Karena itu, membutuhkan kondisi yang layak jalan sesuai dengan Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 

"Peraturan menteri (PM) 108 tahun 2017 adalah turunan dari undang-undang tersebut. Dan saat ini yang ideal untuk sebuah aturan tentang taksi online, ya PM 108," tandas Safri. 

SERIUS: Para peserta diskusi transportasi dari berbagai daerah dan asosiasi di Jatim sedang menyimak paparan diskusi.

SERIUS: Para peserta diskusi transportasi dari berbagai daerah dan asosiasi di Jatim sedang menyimak paparan diskusi. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Menurut dia, semua yang ada di dalam PM 108/2017 sudah sesuai dengan ketentuan sebagai angkutan umum yang mensyaratkan tiga filosofi. Yakni safety (keselamatan penumpang), security (keamanan moda angkutan) dan equity atau balance (kesetaraan angkutan). 

“Mulai dari ketentuan tarif batas atas, tarif batas bawah, kuota pembatasan armada, hingga syarat uji kir dan SIM A umum bagi kendaraan dan pengemudinya sesuai dengan UU 22/2009. Seperti uji kir, ini aspek safety pada keselamatan orang yang diangkut," tandasnya.

Diakui oleh Safri, persyaratan uji kir dan SIM A umum masih sedikit diikuti oleh pengemudi taksi online. Padahal, kedua aspek ini sangat penting. Berbagai usaha telah dilakukan oleh kemenhub, termasuk mengratiskan uji kir dan pemberian subsidi pengurusan SIM A umum, namun tak kunjung menarik minat pengemudi taksi online. 

MORATORIUM PENGEMUDI ONLINE

Selain minimnya minat mengikuti uji kir dan SIM A umum, yang juga disesalkan oleh kemenhub adalah perusahaan aplikator yang masih menerima pengemudi online baik lewat koperasi maupun kantor perwakilan di daerah-daerah. Padahal di Jatim saja, ada 24.000 armada online dari kuota yang telah ditentukan sebesar 4.445 saja. Ini tentu menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak iklim bisnis dari angkutan online itu sendiri. 

"Kemenhub sudah panggil aplikator dua kali khusus untuk moratorium pengemudi online ini. Kami sampaikan kenapa mereka masih terima yang tidak memenuhi syarat. Bahkan 9 Maret lalu, perusahaan aplikator telah kami beri peringatan tertulis," bebernya. 

SERU: Seorang peserta dari aosiasi driver online mengajukan pertanyaan.

SERU: Seorang peserta dari aosiasi driver online mengajukan pertanyaan. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Dia menambahkan bahwa sebenarnya urusan sanksi pada aplikator ini masuk dalam kewenangan kementrian Kominfo. Begitu juga sanksi pelanggaran seperti penerimaan pengemudi online ada di tangan mereka. Namun, Kabag Hukum Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Antonius Malau, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa langsung memberikan sanksi seperti penutupan. Melainkan melayangkan peringatan terlebih dahulu. 

"Sanksi itu berupa teguran lisan, tertulis. Dalam beberapa kasus memang ada usulan kenapa tidak diblokir saja (aplikator). Tapi kalau diblokir, kan tidak bisa kerja semua (driver, Red), lantas pengangguran dimana-mana, bukan itu solusinya," jelas Antonius. 

Diakuinya, sebenarnya moratorium penerimaan pengemudi online sudah disepakati oleh semua pihak. Termasuk perusahaan aplikasi. Namun, Antonius tidak memungkiri masih banyak laporan yang masuk terkait adanya penerimaan pengemudi online. Dia pun mengapresiasi laporan dari Dishub Jatim yang menyertakan data dan bukti sehingga pihaknya bisa memberikan teguran kepada perusahaan aplikasi. 

Antonius pun berharap, provinsi lain meniru langkah Dishub Jatim dalam hal pelaporan yang disertai data dan bukti ini. "Jangan hanya melaporkan dengan dasar menduga dan disinyalir. Bagaimana kami mau menindak kalau yang melaporkan saja tidak yakin. Seharusnya ada data waktu penerimaan, jam berapa, dan difoto. Tapi terlepas itu, saat ini kami sedang menyusun untuk teguran tersebut," bebernya. 

Di tempat yang sama, Head of Government Affair Grab Indonesia, Tri Adreianno mengakui bahwa pihaknya menerima surat teguran dari kementerian terkait penerimaan pengemudi online. Dia berjanji akan melaksanakan moratorium seperti yang telah disepakati. "Kami sudah tempel pengumuman di semua kantor, bahwa maaf untuk sementara tidak menerima pengemudi," sebut Nano, sapaannya. Menurutnya ini langkah yang bagus untuk melakukan penataan. 

VIP: Kadishub Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT dan Dr Nyono ST MT (kabid Perhubungan Laut dan LLSDP Dishub Jatim).

VIP: Kadishub Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT dan Dr Nyono ST MT (kabid Perhubungan Laut dan LLSDP Dishub Jatim). (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

TAKSI ONLINE TERMASUK ANGKUTAN UMUM

Dalam diskusi tersebut, juga terlontar keberatan atas persyaratan taksi online yang bukan termasuk angkutan sewa khusus. Namun, hal ini disanggah oleh pengamat transportasi dari MTI Jatim Hitapriya Supriyatno. Menurutnya, bagaimanapun taksi online tetaplah transportasi umum. Sebab dalam prosesnya ada transaksi pembayaran ketika orang diantar ke suatu tempat, dan itu dilakukan rutin. 

"Beda ceritanya seandainya itu angkutan nebeng. Katakanlah seperti ini, saya bersama teman tinggal di Mojokerto dan bekerja di Surabaya. Ketika akan berangkat kerja, ada perjanjian, eh hari ini pakai mobilmu, besok mobilku. Sistem ini muncul di Amerika," kata Hitapriya. 

Sementara itu, Kasubdit Hubungan Kerja Kemenaker, Sumondang yang juga menjadi panelis menilai bahwa sebenarnya tidak ada hubungan kerja antara aplikator dengan pengemudi online karena sifatnya sebagai mitra putus. Bahkan dari beberapa survei dan diskusi yang dilakukan pihaknya, terkuak jika rata-rata pengemudi online tidak memperhatikan isi kontrak kerjanya. Dia pun melihat hubungan ini sebagai sistem bagi hasil belaka. 

"Tapi demikian, kami mendorong agar seluruh perusahaan aplikator melakukan kerja sama dengan BPJS. Tujuannya memberikan perlindungan sosial dan keselamatan kerja. Memang sudah ada yang memberikan, tapi masih sekadar saat pengemudi menerima sampai menurunkan penumpang. Bagaimana ketika dia muter-muter cari pelanggan kemudian mengalami kecelakaan," kata Sumondang. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur Dr Ir Wahid Wahyudi MT mengatakan bahwa pada dasarnya PM 108/2017 adalah jalan tengah untuk mengatur kepentingan angkutan umum secara keseluruhan. 

"Artinya, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah ini adalah jalan tengah untuk mengatur kepentingan angkutan online, angkutan konvensional, dan yang lebih utama menjamin kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan angkutan dengan kendaraan yang laik jalan dan pengemudi yang memiliki kompetensi," katanya. (bae/jay)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia