Senin, 24 Sep 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik

Berlangsung Ricuh, Tolak UU MD3, Mahasiswa Serbu Gedung Dewan

Selasa, 20 Feb 2018 17:06 | editor : Abdul Rozack

RICUH: Polisi mencoba menenangkan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menentang UU MD3 di depan DPRD Surabaya.

RICUH: Polisi mencoba menenangkan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menentang UU MD3 di depan DPRD Surabaya. (VEGA DWI ARISTA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Surabaya berlangsung ricuh di depan gedung DPRD Surabaya, Senin (19/2). Unjuk rasa yang menentang pengesahan revisi undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) diwarnai aksi dorong-dorongan antara polisi dan mahasiswa.

Bahkan, dalam aksi yang dilakukan sekitar pukul 13.30, sempat terjadi bentrok kecil. Beberapa mahasiswa sempat terlibat adu fisik dengan petugas. Mahasiswa yang kecewa tidak bisa masuk ke ruang dalam DPRD Surabaya juga sempat menutup Jalan Yos Sudarso depan gedung dewan tersebut. Kondisi itu membuat jalan satu arah itu menjadi macet.

Melihat aksi itu polisi tak tinggal diam. Mobil water canon yang sudah disiapkan oleh polisi langsung di parkir di tengah jalan. Polisi yang sempat berdiskusi dengan koordinator aksi sempat berjalan alot. Meski akhirnya penutupan jalan yang berlangsung sekitar 15 menit itu bisa dibubarkan. 

Salah satu koordinator PMII cabang Surabaya Fatkhur Rosi mengatakan, aksi yang dilakukan PMII menentang revisi MD3 yang sudah dilakukan. PMII meminta agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan perpu badan legislatif. 

"Revisi undang-undang MD3 terkesan otoriter dan anti kritik," katanya.

Menurut dia, banyak sekali ketimpangan dalam revisi UU tersebut. Dari hasil rapat paripurna akan menjadikan DPR sebagai lembaga super power yang sulit disentuh oleh proses hukum. 

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji yang sempat menemui para pendemo mengatakan, mendukung penolakan revisi undang-undang MD3. Hal itu juga dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang akan mengajukan judicial reviev ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya mendukung usulan dari mahasiswa di Surabaya," ujarnya. (vga/nur)

(sb/vga/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia