Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Perketat Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa

10 Februari 2018, 03: 55: 59 WIB | editor : Lambertus Hurek

Achmad Zaini (kanan) sekda Sidoarjo yang baru.

Achmad Zaini (kanan) sekda Sidoarjo yang baru. (DOK)

Share this      

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2017 yang mencapai Rp 909 miliar menjadi evaluasi tersendiri bagi Pemkab Sidoarjo. Tahun ini nilai Silpa ditargetkan harus berkurang dari jumlah itu. Kini, setiap bulan Pemkab memperketat monitoring proses pengadaan barang dan jasa.
Dalam rapat tertutup dengan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kamis (8/2), Sekretaris Daerah (Sekda) Achmad Zaini mengatakan, tahun lalu ada 123 paket lelang yang tidak disampaikan ke Bagian Pengadaan Barang Jasa. Nilainya mencapai Rp 116 miliar. Ditambah lagi ada 16 paket yang gagal lelang senilai Rp 31 miliar.
Setelah mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa tahun lalu, dalam pertemuan tersebut juga membahas belanja langsung 2018 yang masuk melalui sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup). Jumlahnya ada 7.009 paket pekerjaan. Baik yang melalui penyedia dan swakelola. Dari total 7.009 paket tersebut, 410 di antaranya adalah paket lelang.
Kepala Bagian Barang Jasa Sanadjihitu Sangadji menjelaskan, 410 paket itu harus diselesaikan tahun ini. Pada Januari lalu sudah ada 218 paket lelang yang masuk. Hingga saat ini sudah ada 60 paket yang diproses, sisanya 157 paket belum diproses. “Paket pekerjaan yang belum diproses itu berasal dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red)," katanya.
Salah satunya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengajukan 127 paket pada bulan lalu. Saat ini yang sudah diproses sebanyak 29 paket. Sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) total ada 46 paket lelang, yang sudah diproses 13 paket.
Sangadji menyebutkan, tahun ini pemkab akan mempercepat proses lelang. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah cara. Misalnya dengan melakukan pendampingan pengisian Sirup. Sistem yang baru diaplikasikan pada akhir tahun lalu ini belum dipahami oleh semua orang.
Selain itu, juga dilakukan penyederhanaan proses kaji ulang. Sebelumnya proses kaji ulang memakan waktu karena OPD harus memberikan setumpuk berkas kepada bagian barang dan jasa. ”Akan kami permudah dengan sistem online agar lebih cepat," imbuhnya.
Pemkab juga akan melakukan pemantauan setiap bulan dengan menggelar rapat evaluasi. Tujuannya untuk memonitor sejauh mana paket lelang yang sudah dikerjakan. “Jika ada yang terlambat bisa diingatkan agar segera dirampungkan," pungkasnya. (nis/jee)

(sb/nis/rek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia