Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

KPU Sidoarjo Usulkan Perubahan Dapil Pileg

08 Februari 2018, 03: 40: 59 WIB | editor : Lambertus Hurek

Zainal Abidin ketua KPU Sidoarjo.

Zainal Abidin ketua KPU Sidoarjo. (DOK)

Share this      

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo merencanakan adanya penataan ulang Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Rencana yang dimaksudkan adalah jumlah dapil tetap enam, namun wilayahnya berubah atau tidak sama dengan pemilu sebelumnya.
“Setelah kita lakukan rapat internal, ada tiga usulan model dapil. Jumlahnya dapilnya tetap enam, tapi usulan wilayahnya yang berubah,” kata Ketua KPU Zainal Abidin, Rabu (7/2).
Menurutnya, rencana perubahan dapil tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya yakni pertumbuhan jumlah penduduk. Ia menjelaskan perubahan dapil sangat dimungkinkan tetapi pihaknya tidak sendirian dalam merumuskannya, melainkan bersama dengan akademisi dan perwakilan dari Pemkab Sidoarjo.
Hasil rumusan atau model pertama adalah dapil 1 meliputi Sidoarjo, Sedati dan Buduran. Kemudian dapil 2 meliputi Porong, Jabon, Tanggulangin, dan Candi. Selanjutnya, Wonoayu, Tulangan, Prambon, dan Krembung adalah dapil 3, serta dapil 4 meliputi Tarik, Krian, dan Balongbendo. Sementara itu dapil 5 berisi Taman dan Sukodono serta dapil 6 yakni Waru dan Gedangan.
Untuk model 2, dapil 1 meliputi Sidoarjo, Sukodono, Buduran. Dapil 2 diisi Porong, Jabon, Tanggulangin dan Candi. Dapil 3 ada Prambon, Krembung, Tulangan dan Wonoayu. Dapil 4 Tarik, Krian dan Balongbendo, dapil 5 Taman dan Gedangan, serta dapil 6 meliputi Waru dan Sedati.
Sedangkan model 3, dapil 1 meliputi Sidoarjo, Candi dan Tanggulangin. Dapil 2 ada Porong, Jabon, Krembung dan Prambon.  Dapil 3 ditempati Tarik, Balongbendo dan Krian. Dapil 4 diisi Wonoayu, Tulangan dan Sukodono. Dapil 5  meliputi Taman dan Waru, sedangkan dapil 6 ada Gedangan, Sedati dan Buduran.
Zainal mengatakan tanggal 10 Februari mendatang pihaknya akan mengundang partai politik untuk memberikan masukan. Hasil masukan dan usulan yang paling banyak dipilih akan dipresentasikan ke KPU Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya, usulan itu keputusannya tetap berada di KPU Pusat. Keputusan akan diambil dalam rentang waktu 28 Februari hingga 5 April. “Apa pun keputusan KPU pusat, akan kita jalankan,” jelasnya. (mus/jee)

(sb/rek/rek/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia