Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Tunggakan BPJS di Jatim Selama 2017 Capai Rp 326 miliar

17 Januari 2018, 20: 03: 40 WIB | editor : Abdul Rozack

Ilustrasi BPJS

Ilustrasi BPJS (net)

Share this      

SURABAYA-Banyaknya tunggakan BPJS Kesehatan pada rumah sakit membuat DPR RI angkat bicara. Anggota legislator mencoba mengajukan dana penanaman modal negara (PMN) untuk menutup tunggakan BPJS ke rumah sakit. 

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno mengatakan, saat menjadi ketua panitia kerja BPJS pada 2013, pihaknya sudah mendorong agar menaikkan premi bulanan dari Rp 25.500 menjadi Rp 40 ribu untuk kelas III. Kenaikan juga dilakukan pada kelas II dan I.

“Kenaikan premi ini untuk mencegah kerugian mana kala pasien yang berobat meningkat. Begitu sebaliknya jika ada keuntungan bisa disimpan untuk dana cadangan jika kekurangan uang,” ujar Supri saat ditemui di Surabaya, Selasa (16/1). 

Namun, usulan DPR RI ini tampaknya ditolak oleh BPJS. Pemerintah pun terpaksa menggunakan dana PMN sebesar Rp 4 triliun lebih untuk membayar tunggakan. Jika tidak segera dibayarkan, pihak rumah sakit kesulitan membeli obat kembali lantaran kekurangan dana. Cara tersebut tampaknya akan dilakukan lagi oleh DPR RI untuk mengantisipasi tunggakan BPJS. 

“Untuk tunggakan BPJS tahun 2017, DPR RI akan membahasnya kembali. Sebab, mau tidak mau harus menggunakan PMN lagi. Tapi kami di DPR RI juga akan memanggil BPJS agar mau menaikkan premi bulanan pemegang kartu,” bebernya kepada wartawan. 

Perlu diketahui, tunggakan BPJS di rumah sakit ini juga terjadi di Jatim. Bahkan angkanya mencapai Rp 326 miliar di beberapa rumah sakit pada tahun lalu. Jumlah tersebut belum juga terselesaikan sampai berganti tahun. 

Masalah tunggakan BPJS ini juga sempat dikeluhkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim jelang akhir tahun lalu. Menurutnya, piutang tunggakan ini sangat merugikan rumah sakit, karena secara tidak langsung cash flow yang ada juga ikut tergganggu. Padahal tanggungan rumah sakit juga banyak, seperti harus membayar dokter dan farmasi. 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Ahmad Iskandar. Bahkan ketika itu pihaknya sampai memanggil semua rumah sakit untuk mendapatkan data terkait jumlah uang yang harus dibayar BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit di Jatim.

Berdasarkan data yang ada, selama 2017 terjadi tunggakan RSUD dr Saiful Anwar Malang sebesar Rp 48,7 miliar, RS Jiwa Menur Surabaya Rp 4,3 miliar dan RSUD Soedono Madiun Rp 22 miliar. (bae/nur)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia