Kamis, 18 Oct 2018
radarsurabaya
icon-featured
Ekonomi Surabaya
Bisnis Iklan Berjalan (5)

Akan Dikenakan Pajak, Tidak Melapor, Disanksi

Minggu, 15 Oct 2017 13:00 | editor : Abdul Rozack

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, Yusron

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, Yusron (Dokumen Radar Surabaya)

Di antara banyak jenis pajak daerah, salah satunya adalah pajak reklame. Nah, Kota Surabaya telah memiliki aturan mengenai pajak reklame tersebut di Perwali 2010. Setelah sebelumnya ada Peraturan Daerah (Perda) tahun 2009 yang mengatur mengenai reklame atau iklan. "Kita sudah menerapkannya sejak lama. Karena memang sudah ada aturannya. Untuk tarif reklame pun semua diatur di Perwali," ujar Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, Yusron kepada Radar Surabaya, kemarin (14/10).

Lebih lanjut ia mengatakan, khusus untuk iklan berjalan, penerapan mekanismenya ada pada angkutan umum dan kendaraan operasional perusahaan. Sehingga baik mobil, angkutan, maupun bus harus melaporkan ke DPPK. "Karena kalau iklan berjalan itu perhitungannya bukan pada presentase. Tetapi, pada tiap meternya. Jadi, per meter itu ada diatur di Perwali. Kalau tidak melaporkan, tetap akan ada sanksinya," ulas Yusron.

Nah, untuk menunjang itu semua, pada Oktober ini Pemkot Surabaya pun mulai mencangkan uji coba penerapan pajak online. Yang diharapkan untuk mempermudah bagi para wajib pajak. Terlebih sistem ini lebih transparan.

"Untuk awalnya kita fokuskan di hotel dan restauran dulu. Ke depan akan ke pembayaran pajak lainnya. Seperti iklan itu (iklan berjalan, Red), juga bisa. Gunanya ya agar tertib pajak. PAD Kota Surabaya pun meningkat," tutur Yusron.

Dalam sistematika pajak online ini pun nantinya akan dikembangkan ke arah mobile. Yang artinya, seseorang dapat membayar pajak melalui gadget yang dipegangnya. "Ya akan kita kembangkan ke sana. Sekarang masih berbasis web site dan tahap uji coba dulu," pungkasnya.

Sementara itu, maraknya iklan berjalan juga menjadi perhatian serius legislator DPRD Kota Surabaya. Pasalnya, jika tidak ditertibkan maka berdampak pada PAD Kota Pahlwan. Apalagi, iklan berjalan ini sudah acap kali dijumpai di mobil pribadi, mobil operasional perusahaan hingga angkutan umum.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Eddi Rachmat mengatakan bahwa Perda dan Perwali harus diterapkan dengan seksama oleh seluruh warga Kota Surabaya. Terlebih pada iklan berjalan. Dimana perusahaan mendapatkan benefit, tetapi tidak taat dalam membayar pajak. "Ya memang sekarang banyak. Ada di mobil pribadi, ada di angkutan umum. Juga ada di mobil operasional perusahaan. Harus diklasifikasikan yang wajib bayar pajak, dan kategori iklan berjalan itu yang mana dulu," ujar Eddi kepada Radar Surabaya, Sabtu (14/10).

Lebih lanjut, menurut Eddi, jika tidak diatur tegas maka perusahaan akan menyangkal bahwasannya hal tersebut hanyalah branding semata. Yang paling nyata di mobil pribadi apakah hal tersebut harus dikenakan pajak iklan atau seperti apa. Karena si pemilik mobil pun sudah membayar pajak kendaraan.

"Kalau menurut saya yang wajib itu di angkutan umum. Seperti bus, angkot itu. Kalau mobil operasional perusahaan, ya perusahaannya harus mendaftarkan. Sedangkan mobil pribadi itu tidak perlu, karena ada kesepakatan antara pemilik iklan dan mobil," ungkap politisi Partai Hanura ini.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey mengatakan, seharusnya iklan berjalan adalah potensi besar bagi pemasukan pajak. Namun, selama ini kurang pengawasan karena sifat reklame tersebut. Awey melihat iklan berjalan  sulit untuk pengaturan pengawasannya. "Sehingga cenderung pembiaran," tandasnya.

(sb/han/jek/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia