Kamis, 17 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Gresik

Hakim Tolak Eksepsi Kades Prambangan

06 Oktober 2017, 11: 36: 23 WIB | editor : Aries Wahyudianto

Kades Prambangan, Fariantono

DITOLAK : Kades Prambangan, Fariantono sedikit kecewa dengan ditolaknya permohonan putusan sela oleh majelis hakim PN Gresik. (YUDHI/RADAR GRESIK)

Share this      

KEBOMAS – Majleis hakim Negeri (PN) Gresik menolak eksepsi Kades Prambangan, Fariantono, dalam di sidang pembacaan putusan sela, kemarin. Di luar persidangan, saksi korban meminta Bupati Gresik memberhentikan kades karena terjerat perkara pidana.

“Majelis hakim memutuskan menolak keberatan yang diajukan penasehat hukum terdakwa. Kedua, melanjutkan perkara kepada jaksa penuntut umum  dan melanjutkan persidangan sampai akhir,” ujar hakim ketua, Putu Mahendra, di ruang sidang.

Penasehat Hukum terdakwa, Moch Arifin menilai, pihaknya tetap menghormati putusan yang sudah dibacakan majelis persidangan. “Kita ikuti saja sidang selanjutnya,” ujar Moch Arifin, sesaat setelah persidangan selesai. Moch Arifin mengatakan, pada persidangan selanjutnya.

Rencananya akan, dilakukan persidangan yang membahas pokok permasalahan tersebut. “Besok, agenda sidangnya akan membahas pokok permasalahannya,” lanjut Moch Arifin.

Permohonan ini, sekaligus membuat keinginan dari JPU pun lega. Sebab, pada persidangan sebelumnya, penasehat terdakwa meminta kliennya untuk dibebaskan dari tuduhan. Alasannya, pasal yang menjerat terdakwa, Feriantono yakni pasal 263 ayat (2) juga tidak memenuhi pasal 143. "Dakwaannya JPU tidak cermat, kemudian tidak jelas yang dituduhkan terhadap klien kami,” ujar penasehat hukum terdakwa.

Usai sidang, saksi korban, Felix Soesanto, yang hadir dalam persidangan meminta Bupati Gresik memberhentikan sementara kepala desa. Keinginan ini, terkait kasus kepala desa mereka yang memalsukan surat. “Kami mohon kepada bapak bupati selaku, kepala daerah. Segera mengambil tindakan pemberhentian sementara untuk Kepala Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas,” ujar Felix Soesanto.

Dikatakan, pemberhentian itu didasarkan Pasal 41 UU 6 /2014, tentang desa. Dalam aturan  itu disebutkan, kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/walikota. Setelah dinyatakan sebagai terdakwa, yang diancam pidana penjara. Paling singkat 5 tahun, berdasarkan register perkara di pengadilan.(fit/ris)

(sb/ris/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia