Senin, 23 Jul 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik
Sosialisasi Perda BUMDes

Minta Kades Tingkatkan Penyertaan Modal

Senin, 25 Jun 2018 15:49 | editor : Aries Wahyudianto

MEMBERI MATERI : Anggota DPRD Gresik Asroin Widyana saat menjelaskan tentang Perda BUMDes.

MEMBERI MATERI : Anggota DPRD Gresik Asroin Widyana saat menjelaskan tentang Perda BUMDes. (Rofiq/Radar Gresik)

ANGGOTA DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Golkar Asroin Widyana terus mengupayakan kemandirian untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satunya dengan meminta Kepala Desa (Kades) agar memperbesar anggaran penyertaan modal.

KOMPAK : Warga Desa Pangkah Kulon saat berfoto bersama anggota DPRD Gresik Asroin Widyana.

KOMPAK : Warga Desa Pangkah Kulon saat berfoto bersama anggota DPRD Gresik Asroin Widyana. (Rofiq/Radar Gresik)

Ini disampaikan pada kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) 3/2017 tentang BUMDes yang digelar di Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah. “Kami masih yakin keberadaan BUMDes ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga, perlu dikonsep lebih baik lagi,” ujar Asroin usai memberikan materi.

Menurut dia, jika tahun sebelumnya penyertaan modal BUMDes diberikan angka maksimal Rp 50 juta, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini setelah dewan mendesak Pemkab Gresik melakukan perubahan Peraturan Bupati (Perbup). “Awalnya memang anggaran penyertaan modal ada angka maksimal sebesar Rp 50 juta, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.

Dengan demikian, maka desa bisa memberikan penyertaan modal hingga Rp 200 juta. Sehingga, BUMDes bisa segera berkembang dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat desa. “Kalau modalnya hanya Rp 50 juta bisa dibuat apa. Makanya kami kemarin mengusulkan agar aturannya dirubah,” terangnya.

Menurut dia, dengan semakin besarnya angka penyertaan modal, pihaknya berharap pengelolaan BUMDes bisa dilakukan dengan professional. Serta harus mempersiapkan perencanaan usaha yang bisa menggerakan ekonomi rakyat di desa setempat. “Potensi desa harus digali. Sehingga, masing-masing BUMDes usahanya bisa berbeda-beda tergantung potensi yang ada,” ungkapnya.

Ditambahkan, seluruh usaha memang tidak bisa langsung menguntungkan. Seluruhnya butuh proses dan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat desa. “Kalau berhasil, 5 hingga 10 tahun mendatang masyarakat bisa menikmatinya,” imbuh dia. (rof/adv)

(sb/rof/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia