Minggu, 22 Jul 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Ditemukan 13 ASN Pemkot Surabaya Bolos, Siap-siap Disanksi

Sabtu, 23 Jun 2018 07:30 | editor : Abdul Rozack

LAYANI WARGA: Seorang aparatur sipil negara (ASN) di kecamatan Tandes Surabaya, melayani pengurusan administrasi warga di kantor kecamatan beberapa wa

LAYANI WARGA: Seorang aparatur sipil negara (ASN) di kecamatan Tandes Surabaya, melayani pengurusan administrasi warga di kantor kecamatan beberapa waktu lalu. Lebaran tahun ini dipastikan tak ada THR (dok)

SURABAYA - Inspektorat Surabaya akan mengklarifikasi 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk kerja sebelum dan sesudah libur lebaran. ASN tersebut tercatat tidak menjalankan kewajibannya dan terancam sanksi berat jika sengaja bolos kerja. 

Dari data yang diterima Inspektorat sebanyak delapan ASN tidak masuk kerja sehari sebelum libur lebaran pada 8 Juni 2018. ASN tersebut berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, dari Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar) , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, Kecamatan Mulyorejo dan di puskesmas kawasan dr Soetomo. 

Sedangkan lima ASN diketahui bolos kerja saat hari pertama masuk kerja setelah  libur lebaran pada Kamis (21/6). Kelima orang ini berasal dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Disbudpar , Kelurahan Tambaksari Oso, Dinas Sosial dan Kecamatan Bulak.

Kepala Inspektorat Surabaya Sigit Sugiharsono mengatakan, klarfikasi dilakukan dengan berkirim surat ke masing-masing OPD untuk meminta penjelasan terkait ASN yang tidak masuk. Penjelasan tersebut untuk menentukan langkah lanjutan yang akan dilakukan inspektorat. "Tidak asal berikan sanksi tapi kami butuh dulu klarifikasi yang jelas," katanya. 

Setelah surat balasan klarfikasi diterima inspektorat, imbuhnya, maka pihaknya akan menilai dengan cermat alasan dari ASN tersebut. Tidak masuk kerja harus dilandasi karena halangan yang tidak bisa mengharuskan ASN itu masuk kerja. Misalnya, sakit keras atau diopname. 

Meski beralasan sakit, lanjutnya, inspektorat juga harus menerima surat keterangan dokter. Klarifikasi terhadap dokter juga akan dilakulan untuk memastikan kondisi ASN tersebut."Kami tidak ingin ASN malas dan cari alasan untuk tidak masuk kerja," ucapnya. 

Dia menegaskan, ASN yang lalai dan sengaja bolos kerja tanpa alasan jelas, inspektorat telah menyiapkan sanksi. Sanksi itu mulai ringan, sedang hingga berat tergantung tingkat kesalahannya. "Jika kami sudah klarifikasi dan membuat keputusan maka akan kita naikkan ke meja wali kota," tegasnya. 

Dia mencontohkan, sanksi diberikan sesuai PP 53 Tahun 2010. Sanksi terberat bisa dengan penundaan pangkat selama setahun. Penundaan pangkat juga akan berimbas pada besaran tunjangan dan gaji yang diperoleh ASN yang bersangkutan. "Kami sebenarnya sudah imbau agar tertib karena libur sudah panjang," terangnya. 

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, sanksi tegas harus diberikan pada ASN yang melanggar aturan. Apalagi bolos kerja yang dilakukan ASN berdampak pada layanan ke masyarakat. "Inspektorat harus memberikan efek jera pada ASN yang membandel," pungkasnya.(vga/no) 

(sb/vga/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia