Sabtu, 21 Jul 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Gubernur Jatim: ASN Tidak Netral Akan Kami Sanksi

Kamis, 21 Jun 2018 22:12 | editor : Abdul Rozack

MINTA NETRAL: Gubernur Jatim Soekarwo memanfaatkan hari pertama masuk untuk halal bihalal, pada kesempatan tersebut dirinya berpesan agar ASN menjaga

MINTA NETRAL: Gubernur Jatim Soekarwo memanfaatkan hari pertama masuk untuk halal bihalal, pada kesempatan tersebut dirinya berpesan agar ASN menjaga netralitasnya. (ISTIMEWA)

SURABAYA - Semakin dekatnya pilkada serentak, 28 Juni, Gubernur Jatim Soekarwo mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitasnya. Pakde Karwo, biasa dirinya disapa, tak segan memberikan sanksi kepada pegawai negeri yang tidak netral. 

"Saya sudah menyampaikan bahwa yang tidak netral akan kami berikan sanksi," ujar Pakde Karwo disela-sela halal bihalal di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Kamis (21/6). 

Sikap netralitas ASN ini, menurut gubernur kelahiran Madiun ini sangat penting dijaga. Pasalnya, kelancaran tercapainya pembangunan jangka menengah, maupun jangka panjang ada di tangan mereka. Menjaga rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sesuai jalurnya. Profesionalitas menjadi hal utama yang harus dikedepankan agar pembangunan tidak terbengkalai. “Demokrasi harus dibangun sangat profesional. Politik bisa berubah, tapi memelihat RPJMN dan RPJMD harus ter-cluster,” sebutnya. 

Mantan Sekdaprov Jatim itu pun menyampaikan dampak negatif dari ketidak netralan ASN. Salah satunya dengan pencoretan program kerja yang telah disusunnya, ketika sang kandidatnya tidak terpilih. Tentunya ini bakal merugikan masyarakat. Oleh karenanya sangat penting ASN harus netral serta berorientasi pada program kerja nasional dan daerah. 

Pakde Karwo juga mengingatkan, Pemprov Jatim harus fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi tahun ini dan mendatang merupakan tahun politik dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan presiden dan legislatif. Pelayanan publik menjadi hal utama yang tidak boleh dikesampingkan. Perlu ada pelayanan prima terhadap hal tersebut. 

“ASN harus mempergiat kerjanya untuk peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat menjadi ASN harus bisa melayani, mengabdi, atau kadang-kadang mengajari masyarakat. Semua ini dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” bebernya. 

Guna mencapainya, gubernur Jatim meminta, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus tetap mempertahankan integritas. Sebab, integritas menentukan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita akan melakukan evaluasi mana yang saat ini menjadi hambatan. Permasalahan yang paling berat adalah integritas. Bukan di sistem IT dalam pelayanan publik,” tandasnya. (bae/hen)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia