Sabtu, 21 Jul 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik

Anggota Dewan Tolak Keras Rencana Impor Beras Jilid Dua

Rabu, 23 May 2018 07:00 | editor : Abdul Rozack

STOK BERAS: Petugas mendata tumpukan beras yang tersimpan di salah satu gudang penyimpanan milik Badan Urusan Logistik (Bulog

STOK BERAS: Petugas mendata tumpukan beras yang tersimpan di salah satu gudang penyimpanan milik Badan Urusan Logistik (Bulog (dok)

SURABAYA - Pemerintah kembali mendatangkan lagi impor beras dari Thailand dan Vietnam jelang lebaran. Menanggapi hal itu, DPRD Jatim pun menolak keras. Menurut anggota dewan, impor tak diperlukan. Mengingat bulan ini sudah masuk masa panen.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Ahmad Firdaus mengatakan, ada rencana Kementrian Perdagangan untuk melakukan impor beras tahap dua. Pihaknya pun tidak mau tinggal diam mengenai hal itu. Dia pun mendesak agar Pemprov Jatim konsisten menolak beras impor tersebut. Sebab, saat ini Jatim masih surplus atau stoknya masih aman untuk beras lokal.
“Sudah ada sinyal dari Kementerian Perdagangan. Menurut informasi akan datang 500 ribu ton beras impor masuk ke Indonesia pada tahap kedua nanti. Kalau benar terjadi, maka ini sangat menganggu perekonomian, utamanya di Jatim,” ujar Firdaus, Senin (21/5).

Politisi Partai Gerindra ini lantas mengingatkan, jika memang skema impor tahap dua sama dengan yang pertama. Yaitu hanya dilakukan transit di Pelabuhan Tanjung Perak untuk bongkar muat dan setelah itu didistribusikan ke daerah lain. Dirinya berharap pemprov melakukan pengawasan ketat. Jangan sampai beras impor tersebut bocor masuk ke Jatim menjelang lebaran tahun ini.

“Memang Jatim ini sebagai tempat transit saja. Tapi jangan sampai merembes di Jatim, dan Komisi B berharap agar pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan bahan pokok dari petani lokal, sehingga produk petani lokal jadi laku di dalam negeri,” bebernya.

Pihaknya juga meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim memperketat pengawasan, jangan sampai beras impor tersebut masuk Jatim. “Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) harus mengakses dengan kementerian pusat untuk mengetahui jalur-jalur lewat mana saja beras impor tersebut. Sebagai antisipasi bocor masuk Jatim,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto menambahkan, menurut data yang didapat, setidaknya ada sekitar 5 ribu hektar lahan pertanian bakal panen. Jika ditotal dengan luasan lahan, artinya tak kurang ada 23 ribu ton beras di Jatim akan dipanen pada awal tahun 2018. Sehingga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Jatim hingga enam bulan ke depan.
"Jadi tidak ada alasan Jatim sebagai wilayah surplus untuk dijadikan bongkar muat beras impor. Jelas ini sangat merugikan petani, karena NTP akan turun seiring gempuran beras impor," kata Bianto. (bae/nur)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia