Rabu, 18 Jul 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Kemenhub Tunjuk BKI untuk Survei dan Sertifikasi

Selasa, 20 Mar 2018 11:54 | editor : Wijayanto

PERLU DIATUR: Sebuah kapal barang karam saat akan sandar di pelabuhan Kalimas, beberapa waktu lalu. Dibutuhkan standarisasi tertentu agar kapal berbendera Indonesia lebih terjamin keamanannya dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

PERLU DIATUR: Sebuah kapal barang karam saat akan sandar di pelabuhan Kalimas, beberapa waktu lalu. Dibutuhkan standarisasi tertentu agar kapal berbendera Indonesia lebih terjamin keamanannya dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menunjuk PT. Biro Klasifikasi Indonesia(BKI) untuk melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia. Penunjukan ini sesuai dengan Keputusaan Menteri Perhuhungan No 429 Tahun 2018.
Kemenhub menegaskan penugasan ini bukan bersifat monopoli.Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia tentang Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia, lanjut Rudiana,  merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia  melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagai FocalPoint di Organisasi Maritim International (IMO).
Tujuannya untuk menerapkan konvensi-konvensi  yang dikeluarkan oleh IMO termasuk penerapan Resolusi IMO MSC. 349 (92) mengenai Code For RecognizedOrganization (RO Code) serta dalam rangka Roadmaptowhitelist Tokyo MOU.
Sesditjen Perhubungan Laut Capt Rudiana pada acara sosialisasi penunjukan PT BKI untuk melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria Pada Kapal Berbendera Indonesia, di Surabaya, Senin (19/3) mengatakan, Direktorat Jenderal  Perhubungan Laut sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah dalam memastikan kapal-kapal berbendera Indonesia telah memenuhi ketentuan konvensi International IMO termasuk melakukan survei dan sertifikasi statutoria.
Terkait dengan hal ini maka tujuan dari perjanjian kerjasama antara Ditjen Perhubungan Laut dan PT BKI sebagaimana tertuang dalam MOU yang ditandatangani pada 9 Februari 2019 adalah untuk memberikan kewenangan pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia. Serta mendorong PT BKI menjadi anggota Asosiasi Badan Klasifiksi Internasional (IACS member).
Berdasarkan MOU dimaksud, PT. BKI diberikan persetujuan, survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia dengan daerah pelayaran Internasional yang berukuran GT 500 atau lebih. Selain itu,  PT. BKI juga diberikan beberapa kewenangan untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang hanya berlayar pada daerah pelayaran di wilayah perairan Indonesia yang telah diklasifikasikan oleh PT. BKI.
Sedangkan Kemenhub cq. Ditjen Hubla berhak melakukan pengawasan program terhadap PT. BKI berupa pengawasan dalam bentuk audit, monitoring, evaluasi dan review secara berkala setiap 6 bulan sekali sejak perjanjian tersebut ditandatangani atas kesesuaian pelaksanaan tugas pendelegasian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pur/rud)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia