Minggu, 22 Jul 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi
Dampak Arab Saudi Tarik Pajak 5 Persen

Biaya Umrah dan Haji Dipastikan Naik

Kamis, 04 Jan 2018 14:13 | editor : Abdul Rozack

DIKENAI PPN: Rombongan calon jamaah haji menaiki pesawat Garuda untuk diberangkatkan menuju Arab Saudi. Diberlakukannya pengenaan PPN 5 persen untuk s

DIKENAI PPN: Rombongan calon jamaah haji menaiki pesawat Garuda untuk diberangkatkan menuju Arab Saudi. Diberlakukannya pengenaan PPN 5 persen untuk sejumlah barang sejak awal 2018 oleh pemerintah Arab Saudi, dipastikan berdampak pada kenaikan biaya haji (Dokumen Radar Surabaya)

JAKARTA - Kementerian Agama masih mengkaji dampak kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 5 persen untuk sejumlah barang sejak awal 2018. Pasalnya, pengenaan pajak tersebut akan mengerek biaya aktivitas, termasuk biaya umrah dan haji.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, penarikan PPN ini merupakan kali pertama Pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak, di mana selama ini tidak pernah dikenakan pajak. 

"Per 1 Januari seluruh pengeluaran pelayanan dikenakan 5 persen, tidak terkecuali layanan umrah dan haji. Ya, konsekuensinya apa boleh buat akan berdampak kenaikan harga," ujar Menag Lukman, di Jakarta, Rabu (3/1). 

Lukman mengatakan, Kementerian Agama juga sudah melakukan perhitungan terkait dengan komponen apa saja yang akan naik usai adanya kebijakan penarikan pajak PPN 5 persen oleh Arab Saudi.

Bahkan, dirinya menegaskan hasil hitungan mengenai komponen perjalanan haji dan umrah itu akan disampaikan kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tentunya nanti kita akan hitung, kami di Kemenag karena fokus pada haji kami sedang mendalami seluruh komponen biaya haji 2018 yang sebentar lagi saya sampaikan ke Komisi VIII untuk dibahas bersama," tambah dia.

Mengenai estimasi kenaikan biaya haji dan umrah paska kebijakan Arab Saudi tarik pajak 5% ini, Lukman belum bisa menyampaikannya secara pasti. Namun diharapkan tidak besar.

"Kalau pajaknya 5 persen, kita harap kenaikannya tidak jauh dari itu," kata Lukman.

Sekadar diketahui, kebijakan PPn 5 persen yang digulirkan oleh Pemerintah Arab Saudi ditetapkan pada Senin, 30 Januari 2017 dan mulai berlaku 1 Januari 2018. Keputusan itu mendapat dukungan dari International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional/IMF).

Pengenaan pajak sebesar 5% yang diambil dari sejumlah barang dari enam negara anggota Majelis Kerjasama Teluk yang terdiri dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Negara Teluk lainnya akan mengikuti. Pengenaan pajak tersebut digulirkan untuk meningkatkan pendapatan Arab Saudi dan negara-negara Teluk. (dd/jpnn/hen)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia