RADAR SURABAYA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mencatat total remitansi atau uang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar negeri ke Tanah Air mencapai Rp 212 triliun sepanjang 2025.
Angka ini terhitung sejak awal Januari hingga 18 Desember 2025, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 253 triliun.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyampaikan bahwa remitansi tersebut menjadi bukti nyata kontribusi PMI terhadap perekonomian nasional.
“Remitansi ini adalah sumbangan besar pekerja migran bagi keluarga dan negara. Meski turun dari tahun sebelumnya, nilainya tetap signifikan,” ujar Mukhtarudin dalam Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional 2025 di TMII, Jakarta Timur, Kamis (18/12).
Selain remitansi, Kementerian P2MI juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai penempatan PMI ke luar negeri.
Hingga 30 November 2025, total KUR yang disalurkan mencapai Rp 70,6 miliar untuk 2.382 penerima manfaat.
“Bantuan ini dipakai untuk membiayai pelatihan sampai penempatan mereka ke negara tujuan bekerja,” jelas Mukhtarudin.
Sejak Januari hingga 15 Desember 2025, sebanyak 286.422 PMI diberangkatkan ke luar negeri. Angka ini melampaui target 259.144 orang atau tercapai 110,5 persen.
“Berdasarkan data SISKO P2MI, jumlah layanan penempatan PMI sudah melampaui target. Ini menunjukkan minat dan peluang kerja yang semakin terbuka,” kata Mukhtarudin.
Kementerian P2MI juga menjadwalkan keberangkatan 1.035 PMI sektor profesional pada awal 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari Program Quick Win Presiden yang menargetkan 500 ribu PMI terampil berangkat ke luar negeri.
“Semua yang diberangkatkan adalah profesional, sesuai kebutuhan pasar kerja internasional,” tegas Mukhtarudin.
Mukhtarudin mengungkap delapan strategi kebijakan nasional untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan daya saing PMI.
Strategi ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem migrasi kerja yang aman, tertib, dan bermartabat.
“Pekerja migran Indonesia adalah wajah bangsa di mata dunia. Mereka membawa budaya, nilai, dan martabat bangsa. Karena itu, tanggung jawab kita adalah memastikan mereka berangkat dengan kompetensi memadai, bekerja dengan perlindungan layak, dan kembali dengan martabat terjaga,” ujarnya.
Kementerian P2MI menegaskan bahwa perlindungan PMI bukan sekadar respons atas persoalan, melainkan komitmen jangka panjang negara untuk membangun sistem migrasi kerja berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan setiap pekerja migran berangkat dengan aman, bekerja dengan perlindungan yang layak, dan kembali ke Tanah Air dengan martabat yang terjaga,” pungkas Mukhtarudin. (trn/nur)
Editor : Nurista Purnamasari