Radar Surabaya – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah merespons insiden demonstrasi sejak Kamis (28/8), atau tiga hari sebelum pernyataan resmi dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Selasa (2/9), Pigai menegaskan bahwa langkah pemerintah menunjukkan komitmen terhadap kebebasan berpendapat serta penerapan proses hukum sesuai standar hak asasi manusia internasional.
"Indonesia telah mengambil langkah-langkah lebih cepat tiga hari dari juru bicara OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)," ujar Natalius Pigai.
Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah bertindak cepat dalam merespons tragedi yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan. Korban dilaporkan meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis milik Brimob Polda Metro Jaya saat aparat membubarkan aksi massa di kawasan Bendungan Hilir, Kamis (28/8).
Pigai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengunjungi keluarga korban serta memberikan jaminan atas kehidupan mereka. Ia juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap peristiwa tersebut tengah berlangsung secara transparan, sembari tetap menjamin kebebasan berekspresi masyarakat.
Sementara itu, pihak OHCHR menyatakan tengah memantau situasi kekerasan yang terjadi selama demonstrasi di Indonesia. Dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Selasa (2/9), juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, mendesak adanya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap seluruh dugaan pelanggaran HAM, termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat keamanan.
"Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," ujar Ravina Shamdasani dalam pernyataan tertulisnya.
Ia juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat guna meredakan keresahan publik, terutama yang berkaitan dengan isu tunjangan anggota DPR, efisiensi anggaran negara, serta peran aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi.
"Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api," tegas Ravina. (ray/mel/fir)
Editor : M Firman Syah